Minggu, 22 Nov 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pojok Fisip UIN Raden Fatah » Regulasi Yang Berkepastian Hukum Lahirkan Pemilu Berintegritas

Regulasi Yang Berkepastian Hukum Lahirkan Pemilu Berintegritas

  • account_circle Irwan Wahyudi
  • calendar_month Selasa, 6 Jun 2023
  • visibility 1.900
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KEPASTIAN merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum menjadi salah satu syarat mutlak membangun pemilu yang berintegritas. Kepastian hukum ini meliputi regulasi yang jelas, tidak multitafsir, tidak saling bertentangan dan tumpang tindih. Kepastian hukum juga bisa diartikan regulasi yang berlaku dalam jangka waktu panjang. Serta mengatur secara lengkap detail dan seluruh aspek yang ada dalam pemilu. Di Indonesia, bukan perkara mudah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemilu. Hal itu dikarenakan regulasi pemilu disusun secara simultan dengan tahapan pemilu. Ini sebagai dampak dari sistem penjadwalan di Indonesia belum sesuai dengan siklus pemilu. Syarat lain pemilu berintegritas adalah penyelenggara yang independen dan profesional, data pemilih yang lengkap dan akurat, serta otentitas suara pemilih yang terjaga. Syarat lainnya adalah peserta pemilu yang taat regulasi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum baik itu peserta maupun penyelenggara.

Prinsip penyelenggaraan pemilu salah satunya adalah berkepastian hukum, prinsip ini erat hubungannya dengan salah satu dari tujuan suatu  hukum itu dibuat. Tujuan hukum ada tiga, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan, yang merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan satu sama lain. Kepastian hukum merupakan manifestasi dari kewajiban imperatif para penyelenggara pemilu dalam melaksanakan ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan. Bersumber pada norma hukum, akan memberikan kepastian pada semua pihak yang terlibat dalam pemilu, sehingga peserta pemilu dan masyarakat mempunyai harapan terhadap penyelenggara pemilu dapat menjaga kelangsungan demokrasi.

Terdapat satu elemen yang memiliki peran penting dalam proses pembuatan peraturan untuk mewujudkan salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu prinsip berkepastian hukum. Elemen yang dimaksud adalah harmonisasi Peraturan KPU dan peraturan perundang undangan lainnya. Harmonisasi Peraturan KPU dengan peraturan perundangan lainnya penting dilakukan untuk menimbulkan kepastian hukum bagi terlaksananya penyelenggaraan pemilu yang baik. Terjadinya beberapa kasus perbedaan penafsiran diantara penyelenggara pemilu dari level pusat hingga didaerah, berdasarkan hasil kajian, salah satunya disebabkan oleh disharmonisasi Peraturan KPU dan peraturan perundang undangan lainnya. Diharapkan dengan adanya tulisan ini, dapat menjadi pemicu perbaikan perumusan peraturan KPU dimasa datang. Metode kajian menggunakan pendekatan yuridis normatif artinya dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian, dan referensi lainnya.

Peranan para lembaga penyelenggara pemilu yang independen dalam suatu negara demokrasi merupakan salah satu persyaratan penting untuk tercapainya pemilu yang demokratis. Selain itu, diperlukan regulasi tentang lembaga penyelenggara pemilu yang jelas agar terdapat kepastian hukum dalam hubungan checks and balances antar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Namun, hubungan yang seimbang antar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri tidak akan berjalan dengan baik apabila terdapat ketidakjelasan atau multitafsir mengenai pengaturan lembaga penyelenggara pemilu yang telah dibentuk dalam suatu negara. Apabila ketidakjelasan pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilu kerap kali terjadi maka hal ini akan menimbulkan kurangnya atau lemahnya wibawa dan integritas masing-masing lembaga penyelenggara tersebut. Ketika lembaga penyelenggara pemilu sudah lemah, maka yang akan terjadi adalah partai-partai politik yang rakus, yang akan menguasai dan mengendalikan segala proses penyelenggaraan pemilu di negara tersebut. Efektifitas pola kerja dari fungsi lembaga penyelenggara pemilu sangat menentukan bagaimana kualitas sistem demokrasi yang dikembangkan atau dilaksanakan oleh suatu negara.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati, harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dari tulisan mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada, sehingga dapat melahirkan pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi penting, karena menjadi salah satu tolak ukur terciptanya Pemilu demokratis.[***]

 

Penulis : Rendra Syah Putra

Mahasiswa FISIP UIN Raden Fatah

  • Penulis: Irwan Wahyudi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sungai Komering Meluap, Rumah Warga di Jua-jua Kayuagung Kebanjiran

    Sungai Komering Meluap, Rumah Warga di Jua-jua Kayuagung Kebanjiran

    • calendar_month Senin, 10 Jan 2022
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.512
    • 0Komentar

    CURAH hujan hampir sepekan menyebabkan Sungai Komering meluap dan mengakibatkan sejumlah rumah warga di Kelurahan Jua – Jua yang ada di RT 1 RW 1, Kota Kayuagung, Kab Ogan Komering Ilir [OKI] terendam air [banjir]. Hujan yang mengguyur  di Kota Kayuagung memang tak henti-henti, warga pun resah dan kewalahan menghadapi suasana banjir di rumah mereka […]

  • Apa yang Menjadi Impian Kaum Milanium di Muba ?

    Apa yang Menjadi Impian Kaum Milanium di Muba ?

    • calendar_month Minggu, 14 Jul 2019
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 898
    • 0Komentar

    TAHAPAN seleksi program kuliah gratis ke luar negeri, yakni di Arizona University terus bergulir, program yang di inisiasi Bupati Muba Dodi Reza melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muba yang bekerja sama dengan Sampoerna Foundation ini menjadi impian banyak peserta didik di Bumi Serasan Sekate. Diketahui, saat ini tercatat ada sebanyak 14 peserta yang masih bersaing ketat […]

  • Penjualan Lahan NFT Mobile Game Metaverse MetaCity M Gelombang Kedua Diumumkan Hari Ini

    Penjualan Lahan NFT Mobile Game Metaverse MetaCity M Gelombang Kedua Diumumkan Hari Ini

    • calendar_month Rabu, 11 Mei 2022
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 649
    • 0Komentar

      TAIPEI , TAIWAN – Media OutReach – MetaCity M, game metaverse dunia terbuka pertama di dunia dari Gamamobi mengumumkan jadwal dan harga penjualan lahan virtual NFT-nya untuk gelombang kedua.     Gelombang kedua penjualan lahan virtual NFT MetaCity M》 akan diadakan pada 5/10 pukul 12:00 (GMT +8)   Era Metaverse Segera Hadir – Penjualan […]

  • Sudah Disepakati, Pemasangan 200 Titik PJU di Kota Bengkulu Segera Terealisasi

    Sudah Disepakati, Pemasangan 200 Titik PJU di Kota Bengkulu Segera Terealisasi

    • calendar_month Sabtu, 16 Okt 2021
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 2.323
    • 0Komentar

    KEMENTERIAN ESDM melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Sahid Junaidi memberi kepastian kepada masyarakat mengenai pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya di Kota Bengkulu. Dilansir dari InfoPublik.id, hal ini disampaikan Plt Kadishub Kota Bengkulu Hendri Kurniawan usai menggelar rakor bersama rombongan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi […]

  • Oh SFC, Nasibmu Kini…

    Oh SFC, Nasibmu Kini…

    • calendar_month Senin, 7 Jan 2019
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.191
    • 0Komentar

    Sumselterkini.co.id,Palembang – Menjawab keresahan masyarakat terkait kelangsungan klub sepakbola kebanggaan Sriwijaya FC (SFC) pascadegradasi ke liga 2, Gubernur Sumsel Herman Deru dengan tegas menyatakan segera mengajak jajaran manajemen SFC berikut pengurus, tokoh olahraga, suporter hingga masyarakat untuk duduk bersama berembuk. Pernyataan tersebut diungkapkannya saat menggelar konfrensi pers bersama Direktur PT SOM, Muddai Madang di hadapan […]

  • Pesan untuk 47 PPPK Tenaga Kesehatan, 46 CPNS Formasi 2021 Saat Dilantik

    Pesan untuk 47 PPPK Tenaga Kesehatan, 46 CPNS Formasi 2021 Saat Dilantik

    • calendar_month Selasa, 26 Apr 2022
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 845
    • 0Komentar

    PELAKSANA Tugas Bupati Musi Banyuasin (Muba) Beni Hernedi melantik dan mengambil Sumpah Jabatan Fungsional PPPK Tenaga Kesehatan Formasi 2021, sekaligus Penyerahan SK CPNS Formasi tahun 2021 Pola Pendidikan STTD Kementerian Perhubungan dan SK CPNS Formasi Tahun 2021 di Lingkungan Pemkab Muba. Bertempat di Pendopoan Griya Bumi Serasan Sekate, Senin (25/4/2022). Menurut laporan Kepala BKPSDM Muba […]

expand_less
WordPress Archive Themify Announcement Bar Addon Themify Bizco WordPress Theme Themify Bold WordPress Theme Themify Builder AB Image Themify Builder Audio Themify Builder Bar Chart Themify Builder Button Pro Themify Builder Contact Themify Builder Content Restriction Themify Builder Countdown