PULUHAN mahasiswa dari Koalisi Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi dan Birokrasi Sumatera Selatan (KAMPB-SS) mendatangi Kantor Wali Kota Palembang, Rabu (25/2/2026), menuntut evaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan transparansi anggaran pendidikan.
Koordinator aksi, M. Rahman, menekankan dunia pendidikan di kota ini masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari ketimpangan kualitas antar satuan pendidikan hingga keterbatasan sarana dan prasarana.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara tegas meminta Wali Kota Ratu Dewa dan Wakil Wali Kota segera mengevaluasi kinerja Kadisdik Kota Palembang.
Menurut Rahman, langkah ini penting agar penerapan program kerja Dinas Pendidikan dapat berjalan maksimal. “Harapannya, kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang agar segera mengevaluasi kinerja Kadisdik Kota Palembang. Sehingga penerapan program kerja daripada Kadisdik dapat berjalan dengan maksimal,” ujarnya.
Selain evaluasi kinerja pejabat, mahasiswa juga menyoroti transparansi penggunaan anggaran.
Rahman menekankan realisasi anggaran pendidikan harus dipaparkan secara terbuka kepada publik. Hal ini dianggap penting karena anggaran pendidikan yang dikucurkan dari pemerintah pusat cukup besar, namun beberapa proyek, termasuk renovasi sekolah, masih mangkrak dan belum ada kejelasan penyelesaiannya.
Aksi KAMPB-SS berlangsung damai namun tegas, membawa tuntutan yang jelas untuk pemerintah kota.
Koordinator aksi menekankan bahwa langkah nyata dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota sangat diperlukan, terutama terkait implementasi program pendidikan dan pengelolaan anggaran. Mahasiswa menegaskan transparansi dan evaluasi kinerja tidak hanya soal birokrasi formal, tetapi juga menyangkut kualitas pendidikan yang dirasakan langsung oleh siswa di Palembang.
Berdasarkan informasi yang disampaikan mahasiswa, beberapa persoalan utama yang menjadi fokus adalah ketimpangan fasilitas antar sekolah dan keterlambatan realisasi proyek pembangunan atau renovasi sekolah.
Mereka mendesak agar pemerintah kota segera meninjau dan menindaklanjuti proyek-proyek yang mangkrak agar anggaran yang besar dapat memberikan dampak nyata bagi pendidikan di Palembang.
Aksi ini menunjukkan tekanan publik terhadap pemerintah kota agar lebih responsif terhadap isu pendidikan. Dengan tuntutan yang jelas, mahasiswa menjadi pengingat pengelolaan anggaran dan kinerja pejabat publik harus transparan, efektif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Ratu Dewa dan Wakil Wali Kota kini dihadapkan pada harapan agar segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kota Palembang. (***)
