SUMSELTERKINI.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Musibanyuasin [Muba] memperoleh dukunga penuh penuh dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) atas inisiator mendirikan SMK Kelapa Sawit.
Sebelumnya pendirian dan SMK Kelapa Sawit Muba Maju Berjaya telah diresmikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Muhajir Effendy pada 2 Mei 2018 yang lalu.
“Kami sambut baik dan siap dukung penuh inisiator Pemkab Muba untuk mendirikan SMK Kelapa Sawit Muba Maju Berjaya serta Program Studi D3 Budidaya Kelapa Sawit dan Teknologi Pengelolahan Kelapa Sawit pada Politeknik Sekayu, ” ujar Direktur Utama BPDP-KS, saat audiensi dengan Wakil Bupati Muba beserta rombongan pendiri SMK Pertanian, bertempat di Ruang Nusantara III Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Graha Mandiri Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).
Dia menjelaskan pihaknya siap membantu untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), Dosen D3 maupun Tenaga Pendidik SMK untuk bisa langsung ikut pembinaan oleh BPDP-KS dan sekaligus suplay tenaga dosen keahlian di bidang pengolahan kelapa sawit, selain itu juga BPDP-KS siap untuk mensalurkan peserta didik Muba ke sekolah tinggi perkebunan mitra BPDP-KS.
Mewakili Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin, Wakil Bupati Muba, Beni Hernedi mengapresiasi atas sambutan baik dari pihak BPDP-KS.
Menurutnya tujuan pendirian SMK Kelapa Sawit Muba Maju Berjaya serta Program Studi D3 Budidaya Kelapa Sawit dan Teknologi Pengelolahan Kelapa Sawit adalah untuk bangun link and match dengan dunia industri di Muba, memenuhi kebutuhan tenaga kerja level asisten di lingkungan perkebunan kelapa sawit, tersedianya sarana dan prasarana bagi kegiatan penelitian dan pengembangan industri hilir kelapa sawit dan pemerataan pendidikan serta meingkatkan SDM Kabupaten Muba.
“Kami berterimakasih atas sambutan baik dan dukungan dari pihak BPDP-KS, kami butuh bantuan dan suport dalam mendirikan ini karena masih kesulitan,”ungkapnya dalam rilis Humas Pemkab Muba diterima ST.
Dia menilai wewenang SMA dan Perguruan tinggi tidak diperbolehkan di level kabupaten, sehingga konsekuensinya tidak bisa dianggarkan dengan APBD sesuai peraturan pusat.
Oleh sebab itu, paparnya Pemkab Muba berharap bantuan dalam penyiapan untuk SMK dan Poltek perkebunan sawit. “Kami inginkan kelapa sawit dikelola dengan baik oleh putra-putri asli Muba, ” terangnya.[Ari]
