WALIKOTA Pagaralam Alpian Maskoni mengatakan bahwa anak adalah investasi dimasa yang akan datang, sehingga merupakan kewajiban bagi setiap orang tua untuk menjadikan anak lebih berkualitas serta memiliki daya saing.
Demikian dikatakan Alpian Maskoni membuka dan meresmikan Bimbingan teknis (Bimtek) Konvensi hak anak menuju Pagar Alam sebagai kota Layak anak yang dilaksanakan di Gedung Seminar Gunung Gare, Kota Pagar Alam, Kamis (13/2/20).
Dia mengatakan, seperti yang diketahui bersama pemerintah melalui Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendesain serta mensosialisasikan sebuah sistem dan juga strategi pemenuhan hak anak yang terintegrasi yang berkelanjutan dengan mengembangkan kota layak anak.
“Kota layak anak ini bertujuan untuk mensinergikan sumber daya masyarakat dan dunia usaha, kebijakan ini juga merupakan implementasi dari tindak lanjut komitmen dunia yang layak bagi anak anak dimana pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya,” ungkapnya.
Ditambahkan Alpian, perlu digaris bawahi poin terpenting dari proses pengembangan kota layak anak ini, harus adanya koordinasi diantara para stakcholder dalam pemenuhan hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
“Oleh karena itu saya sangat berharap penguatan koordinasi para stakeholder juga dapat terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara rutin, karena harus kita pahami bersama bahwa anak merupakan investasi dimasa yang akan datang, maka kewajiban kita untuk menjadikan anak lebih berkualitas serta memiliki daya saing,”kata Alpian.
Dia mengatakan diperlukan peran seluruh pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang dapat bahu membahu agar dapat memberikan hak hak anak secara utuh dan mewujudkan Pagar Alam sebagai Kota Layak Anak.
“Semoga pelaksanaan Bimtek ini dapat berjalan lancar dan memberikan banyak manfaat serta dapat langsung diimplementasikan untuk kemajuan Kota Pagar Alam ini,” jelas Alpian.
Acara tersebut yang dihadiri juga Fasilitator Kabupaten Kota Layak Anak Kementrian dan Perlindungan Anak Hadi Utomo serta Dinas PP-PA Provinsi Sumsel Fitriana.[***]
Laporan Rozie Pagaralam
