PEMUDA Palembang kini tak lagi sekadar jadi penonton di pinggir lapangan pelayanan publik. Pemerintah Kota mendorong mereka turun langsung ke jantung persoalan kesehatan masyarakat stunting. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Sinergi Karang Taruna dan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), langkah konkret itu mulai dirajut, di Ruang Parameswara, kemarin.
Fokusnya bukan sekadar seremoni. Bimtek ini menggeser peran Karang Taruna dari organisasi sosial biasa menjadi mitra strategis layanan kesehatan berbasis komunitas. Seluruh pengurus Karang Taruna se-Kota Palembang dikumpulkan, dibekali pemahaman teknis tentang peran mereka dalam mendukung operasional Posyandu, terutama pada aspek pencatatan, pelaporan, hingga pelayanan dasar.
Di tengah upaya nasional menekan angka stunting, Palembang memilih jalur kolaborasi lintas generasi. Data menunjukkan Posyandu menjadi ujung tombak layanan kesehatan ibu dan anak. Di kota ini, terdapat 106 Posyandu aktif serta satu Posyandu tambahan yang didukung Pertamina.
Angka itu bukan sekadar statistik, ia berarti ratusan titik layanan yang membutuhkan energi, kedisiplinan administrasi, dan konsistensi kader.
Di sinilah pemuda masuk. Pemerintah melihat ada ruang yang belum dioptimalkan tenaga muda yang akrab teknologi, cepat belajar, dan punya jejaring sosial kuat di tingkat kelurahan. Jika sebelumnya Posyandu identik dengan kader ibu-ibu, kini skemanya diperluas.
Anak muda dilibatkan dalam sistem pendataan digital, pelaporan kegiatan, hingga membantu kampanye edukasi gizi di lingkungan masing-masing.
Pendekatan ini menjadi diferensiasi. Bukan hanya memperkuat Posyandu, tetapi membangun regenerasi kader secara sistematis. Pemerintah tampak membaca tantangan klasik keberlanjutan layanan sering tersendat karena kurangnya kader baru.
Dengan memasukkan Karang Taruna ke dalam ekosistem pelayanan dasar, ada upaya menciptakan kesinambungan jangka panjang.
Sinergi ini juga terhubung dengan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang menjadi mandat pemerintah daerah. Artinya, langkah ini bukan kegiatan insidental, melainkan bagian dari strategi kebijakan. Pemuda tidak hanya diajak hadir, tetapi diberi peran operasional yang terukur.
Dari perspektif pembangunan sosial, pendekatan ini memperlihatkan pergeseran paradigma. Generasi muda tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembinaan, melainkan sebagai subjek perubahan. Jika efektif, model ini berpotensi mempercepat distribusi informasi kesehatan, meningkatkan partisipasi keluarga muda, serta memperkuat sistem deteksi dini risiko stunting di tingkat kelurahan.
Palembang sedang menguji satu hipotesis sederhana namun krusial ketika energi muda bertemu layanan dasar, apakah angka stunting bisa ditekan lebih cepat? Jawabannya akan bergantung pada konsistensi implementasi, bukan sekadar semangat awal.
Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Palembang, Dewi Sastrani, yang hadir sebagai narasumber utama dalam Bimtek tersebut menegaskan sinergi ini sangat penting karena Karang Taruna merupakan pilar strategis masyarakat yang memiliki energi dan inovasi untuk mendukung kegiatan Posyandu, terutama dalam percepatan penurunan stunting di Kota Palembang.
Ia menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 18 Februari 2026, di Ruang Parameswara, dengan melibatkan seluruh pengurus Karang Taruna se-Kota Palembang sebagai peserta, guna memperkuat peran pemuda dalam pencatatan, pelaporan, dan pelayanan dasar Posyandu sebagai bagian dari penguatan 6 SPM kesehatan di Kota Palembang. (*)
