Pemerintahan

Pemprov Sumsel Raih Opini WTP

Kedepan akan dilakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih optimal agar tidak terulang lagi di tahun yang akan datang.

foto : Humas Pemprov. Sumsel

SUMSELTERKINI.ID, Palembang- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar bersama dengan Plt. Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Uzer Effendi resmi menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-RI Prewakilan Provinsi Sumsel atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel tahun anggaran 2017, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan laporan hasil pemeriksaan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diserahkan langsung Pimpinan BPK RI Anggota II, Dr Agus Joko Pramono.

Penyerahan tersebut dilaksanakan melalui rapat Paripurna Istimewa XX DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-RI Prewakilan Provinsi Sumsel atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel tahun anggaran 2017 di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (28/5/2018). Rapat Paripurna dipimpin langsung Plt. Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Uzer Effendi

Sekda Provinsi Sumsel Nasrun umar mengatakan, hasil pemeriksaan tersebut akan segera ditindaklanjuti.

Menurutnya, walaupun dalam pemeriksaan masih terdapat permasalahan, namun tahun ini relatif berkurang, kedepan akan dilakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih optimal agar tidak terulang lagi di tahun yang akan datang.

“Alhamdulillah kita kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini yang ke empat kalinya kita memperoleh WTP. Hal itu tidak terlepas dari kerjasama kita bersama untuk memperbaiki tata kelola keuangan,” ungkap Nasrun Umar pada rapat Paripurna.

Sementara itu, Plt. Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Uzer Effendi mengatakan, BPK RI Perwakilan Sumsel bersama DPRD Sumsel telah melajukan kesepakatan bersama untuk lebih mengefektifkan dalam rangka menyerahkan hasil pemeriksaan BPK RI. Karena, pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan secara proporsional terbuka dan tanggungjawab sesuai aturan perundang-undangan.

Menurutnya, untuk masyarakat, laporan tersebut dapat menimbulkan kepercayaan kepada pemerintah bahwa anggaran telah digunakan dengan benar . “Laporan hasil pemeriksaan BPK RI menjadi kajian dan rujukan anggota dewan khususnya pada tupoksi Dewan sebagai pengawasan pembangunan di Sumatera Selatan. Terimakasih kepada BPK RI atas kerjsama yang terjalin selama ini,” ungkapnya.

Setelah rapat Paripurna penyerahan LHP, dilanjutkan dengan rapat Paripurna XXII DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda pengucapan sumpah/janji Wakil Ketua Defenitif DPRD Sumsel, Kartika Sandra Desi fraksi Gerindra menggantikan Wakil Ketua DPRD sebelumnya, Nopran Marjani karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Kabupaten Lahat pada Pilkada serentak.[one]

 

Comments

Terpopuler

To Top