PADA awal mulai pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia Maret 2020, pemerintah Indonesia langsung memutuskan untuk memulangkan warga negara Indonesia (WNI) di Wuhan, Tiongkok.
Dilansir dari Infopublik.id, dari puncak garis komando, Presiden Joko Widodo sebagai Panglima Tertinggi memimpin pertempuran panjang melawan pandemi COVID-19 sejak saat itu.
Presiden menekankan pentingnya kepemimpinan lapangan, kebijakan strategis, konsolidasi kerja tim, serta urgensi turun lapangan.
Maka Presiden turun langsung mengecek pergerakan vaksinasi, ketersediaan obat, ruang perawatan, oksigen, distribusi sembako, serta semua prioritas dalam satu komando.
Perlu konsistensi tujuan dan arah kebijakan. Tapi strategi dan manajemen harus dinamis seturut tantangan. Konsolidasi organ Pemerintah Pusat dan Daerah adalah niscaya.
Hingga saat ini, ledakan kasus COVID-19 mulai mereda di beberapa wilayah di Indonesia. Menuju akhir 2021, Indonesia bersiap menuju endemi dari pandemi.
Ledakan pandemi mulai terkendali. Tapi bahaya belum tuntas. Tutup semua celah kelengahan dan belajar pada serangan gelombang kedua varian Delta. Disiplin protokol kesehatan serta vaksinasi merata adalah solusi jitu menuju endemi.
Hal tersebut tertuang dalam laporan “Capaian Kinerja 2021, Indonesia Tangguh-Indonesia Tumbuh” yang diluncurkan tepat pada dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, Rabu (20/10/2021).
“Betul bahwa sejauh ini, Indonesia masih tergantung pada suplai luar negeri dalam pengadaan vaksin. Bukan berarti kita tanpa inisiatif serius,” bunyi laporan tersebut yang dikuti InfoPublik.
Vaksin Merah Putih adalah salah satu upaya Indonesia untuk terus tangguh dan tumbuh dalam transformasi kesehatan nasional.
“Dalam upaya penanggulangan COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan aturan terkait protokol kesehatan (prokes) saat berada di ruang publik yakni menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan (3M),” bunyi laporan itu lagi.
Pemerintah juga terus mengintensifkan penanggulangan COVID-19 dengan testing, tracing, dan treatment (3T). Selain bergantung dengan suplai vaksin COVID-19 dari luar negeri, pemerintah terus berupaya dalam transformasi kesehatan nasional yakni dengan vaksin merah putih.
Transmisi penularan COVID-19 sangat cepat dan masyarakat diharuskan mengurangi mobilitas untuk menekan penularan COVID-19. Untuk menekan penularan, pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga level mikro.
Pemerintah Indonesia menjadikan masyarakat berbasis RT/RW sebagai ujung tombak PPKM mikro dan hasilnya sangat efektif dalam menekan laju penularan COVID-19.
Fungsi pelacakan, pemeriksaan,dan isolasi terelaborasi secara subtantif. Pemerintah juga memanfaatkan kearifan lokal untuk membangun kesadaran seluruh masyarakat dalam melaksanakan prokes dengan baik.
COVID-19 Bukan Urusan Pemerintah Belaka
Laporan itu juga mengungkapkan berbagai cerita dari belahan tanah air, cerita ketangguhan daerah menangani pandemi. Ada Tasikmalaya, Jawa Barat; Nunukan, Kalimantan Utara; Blitar, Jawa Timur; Kudus, di Jawa Tengah.
Kota-kota ini mengirim kisah dengan pesan yang sama. COVID-19 bukan urusan Pemerintah belaka, bukan monopoli garda kesehatan, tapi menjadi tanggungjawab kolektif. Warga desa, penduduk kota, kaum agamawan, pengusaha, mahasiswa, media, Satpol PP, TNI, Polri, perlu bergerak bersama.
Contoh sederhana dapat kita petik dari Kudus. Wilayah ini perlu enam minggu meredam laju COVID-19 yang mengganas di 84 desa pada pekan kedua Juni 2021, sampai menjadi perhatian Presiden. Kerja keras bupati, camat, lurah, hingga pengurus RT membuat banyak desa lolos dari zona bahaya di pekan keempat Juni 2021. Oktober 2021, Kudus masuk daerah dengan risiko rendah. Ini salah satu cerita dari latar Corona yang patut dikenang.(nasir/***)
