MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga tidak henti-hentinya mengajak seluruh pihak terutama tokoh agama dan lembaga agama untuk bersinergi dalam memastikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia berjalan dengan baik.
Hal ini karena dalam situasi pandemi COVID-19, tokoh agama dan lembaga agama dinilai memiliki pengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui perempuan dan anak.
“Tokoh agama memiliki peran penting dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengingat penerimaan tokoh agama di masyarakat jauh lebih mudah dan memungkinkan. Untuk itu kami sampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Pengurus Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) yang mewakili umat khonghucu karena telah menunjukkan komitmen yang besar pada pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” tutur Menteri PPPA, sebagai mana dilansir dari InfoPublik.id, kemaren.
Komitmen nyata ini, lanjut dia, diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman sebagai perikatan dan gambaran besar kerja bersama antara Kemen PPPA dan Matakin untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis agama khonghucu.
“Program kerja sama ini akan fokus pada dukungan percepatan pencapaian lima arahan Presiden Joko Widodo kepada Kemen PPPA yakni: 1) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender; 2) peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak; 3) penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4) penghapusan pekerja anak; dan 5) pencegahan perkawinan anak,” jelas Menteri PPPA.
Seperti diketahui bahwa partisipasi yang setara dan penuh dari perempuan dan laki-laki menjadi kunci kesejahteraan suatu bangsa. Sementara itu, kualitas anak-anak Indonesia akan menentukan kemajuan bangsa di masa depan dan posisi Indonesia dalam persaingan global. Mengenai hal ini, Menteri PPPA menuturkan tanpa sinergi dan kerja sama yang kuat antar sektor, baik itu pemerintah, akademisi, professional, dunia usaha, media, para tokoh dan masyarakat luas, maka apapun yang diusahakan tidak akan pernah tercapai dengan maksimal.
“Untuk itu, marilah kita himpun kekuatan dan satukan gerak dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, khususnya pada masa sulit pandemi COVID-19 ini. Besar harapan kami penandatanganan nota kesepahaman ini tidak hanya dipandang sebagai dokumen semata, tetapi menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mempercepat penyelesaian lima isu prioritas Kemen PPPA, demi mewujudkan Indonesia yang lebih ramah perempuan dan peduli anak. Ke depannya, kerja sama ini harus diimplementasikan dan diwujudkan melalui rencana aksi dan program kegiatan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak” tutur Menteri PPPA.
Ketua Umum Dewan Rohaniwan/Pengurus Pusat Matakin, Xueshi Budi Santoso Tanuwibowo menyatakan komitmen yang sangat kuat dalam memberikan perlindungan kepada anak dan pemberdayaan perempuan.
“Oleh sebab itu komitmen tersebut kami wujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman ini. Adapun maksud dan tujuan dari penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai landasan bagi Kemen PPPA dan Matakin untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis agama khonghucu, dan ditujukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kerja sama Kemen PPPA dan Matakin dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan ajak berbasis agama khonghucu,” imbuh Xueshi Budi Santoso.
(***)
