KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan Skor Monitoring for Prevention (MCP) Sumsel Tahun 2019 masih memperlihatkan rapor merah di beberapa wilayah, terutama terkait pelaksanaan dan pelaporan dana desa yang belum dikelola dengan baik.
Oleh karena Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Ghufron menjelaskan, KPK akan terus melakukan monitor terkait dana desa Pemda di Sumsel.
“Walaupun dana desa itu langsung meluncur ke desa, tapi faktanya aparat desa masih belum semua memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelolanya mulai dari menganggarkan, melaksanakan sampai melaporkan. Bila tidak didampingi bisa-bisa dana desa menuai bencana atau musibah bagi pengelolanya. Bukan karena niat tapi karena ketidakpahaman,” jelasnya dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah II Provinsi Sumsel melalui telekonferensi, Rabu, [6/5/2020] di Jakarta.
Meski demikian, lanjutnya untukk capaian Monitoring for Prevention (MCP) wilayah Sumsel tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 69% dari capaian tahun 2018 sebesar 56%. Dibandingkan rata-rata nasional, capaian MCP 2019 wilayah Sumsel hanya sedikit di atas rata-rata.
“Tahun 2019 rata-rata nasional 68%. Berbeda dengan tahun 2018, capaian Sumsel di bawah rata-rata nasional yaitu 58%,”tambahnya.
Oleh sebab itu, tambahnya KPK meminta agar Pemda di Sumsel Fokus memperbaiki Tata Kelola Aset dan Dana Desa.
“Pemda di Sumsel untuk fokus melakukan perbaikan terhadap 8 area intervensi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah melalui program koordinasi pencegahan terintegrasi,”
Sebab katanya, KPK mencatat aset yang belum tersertifikasi di 18 Pemda di Sumsel sebanyak 12.378 bidang atau 77,62% dari total keseluruhan 15,946 bidang aset yang terdata. [***]
