SUMSELTERKINI.ID, Palembang – Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar rapat identifikasi awal program pemberantasan korupsi terintegrasi dan sektor strategis pada Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kabupaten/Kota se-Sumsel yang berlangsung 19 – 22 Februari 2018.
Hadir langsung Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI, dipimpin langsung ketua tim Adlinsyah Malik Nasution.
Rapat identifikasi awal program pemberantasan korupsi terintegrasi dan sektor strategis diawali pada Pemerintah Provinsi Sumsel, berlangsung di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (19/2/2018).
Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Adlinsyah Malik Nasution mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi jajaran pemerintah Provinsi Sumsel yang memiliki komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi terintegrasi.
Menurutnya, sebelum rapat tersebut sudah dilakukan diskusi singkat bersama beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di kantor KPK di Jakarta beberapa hari yang lalu, membahas tentang gambaran mengenai program pemberantasan korupsi terintegrasi dan sektor strategis pada Pemerintahan di Provinsi Sumsel.
“Kita sudah bertemu dengan beberapa SKPD di Jakarta diskusi singkat tentang gambaran di Sumsel seperti apa. Saya sudah ada gambaran tentang Sumsel. Menurut saya, udah gak banyak lagi yang mau dibenahin, Sumsel sudah sangat baik, namun tidak ada salahnya untuk kita saling mengingatkan,” ungkapnya.
Lanjut Adlinsyah Malik Nasution, Provinsi Sumsel sebagai daerah dilaksanakannya rapat identifikasi awal program pemberantasan korupsi terintegrasi dan sektor strategis tersebut tidak didasarkan hal lain melainkan karena sudah gilirannya.
“Sebetulnya pemilihan wilayah untuk dilaksanakan kegiatan ini tidak ada maksud lainnya, karena memang sudah urutannya. Jadi, tidak ada pertimbangan lainnya atau karena apa kita laksanakan di sini. Setelah daerah lain yang kita kunjungi, Sumsel menjadi daerah yang ke sepuluh,”akunya.
Sebelumnya, ujarnya ada 3 daerah pertama yang dipilih yakni, Sumatera Utara, Riau dan Banten yang memang betul dipilih karena rawan korupsi karena semua kepala daerahnya tersandung kasus korupsi,”terangnya.[bud]
