SEKRETARIS Daerah (Sekda)Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Nasrun Umar membuka dengan resmi pembukaan Rapat kerja wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Provinsi Sumsel bertempat di Hotel Smart Lubuk Linggau, Jumat (18/10).
Rakerwil dengan tema penajaman program dan anggaran untuk percepatan penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumsel ini juga dihadiri langsung oleh Walikota Lubuk Linggau Prana Putra Sohe.
Dalam sambutannya Sekda Sumsel H. Nasrun Umar mengucapkan terima kasih kepada Jajaran Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang telah berkenan menjadi tuan rumah. Kegiatan ini lanjut dia sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui penajaman program dan anggaran menuju angka kemiskinan 1 digit.
“Pada tanggal 1 Oktober 2019 tepat setahun masa kepemimpinan H. Herman Deru dan H. Mawardi Yahya selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel. Banyak hal yang telah dilakukan dalam merealisasikan amanah yang telah dititipkan masyarakat sebagimana yang tertuang dalam Misi dan Visi Sumsel Maju untuk Semua,” tegasnya.
Menurut Nasrun, hasil kerja dalam setahun terakhir telah banyak membawa perubahan yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat Provinsi Sumsel. Kendati demikian dia menuturkan tentunya ada juga yang masih dalam proses dan masih perlu kerja keras untuk menyelesaikannya.
“Pembangunan Sumsel ini harus dilakukan dan berimbang baik pembangunan fisik maupun non fisik. Capaian kinerja indikator makro Provinsi Sumsel diantaranya pertumbuhan ekonomi kegiatan-kegiatan pembangunan dari desa sampai perkotaan dilakukan sebagai upaya menggerakkan ekonomi desa menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” katanya.
Sekda menyebut, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumsel pada tahun 2018 sebesar 6,04%, sedangkan pada tahun 2019 triwulan 1 mencapai 5,80%, Angka tersebut dikatakannya lebih tinggi dari capaian nasional yang hanya sebesar 5,05.
“Capaian Gini Rasio Provinsi Sumsel di tahun 2019 adalah sebesar 0,331 yang lebih rendah dari nasional 0,382 artinya Sumsel termasuk dalam golongan yang tidak terlalu tinggi,” tuturnya
Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka, Ia melanjutkan Provinsi Sumsel pada tahun 2019 turun menjadi 3,99% dibanding tahun 2018 yang berada di angka 4,23%.
“Kondisi tersebut jauh di bawah angka Nasional, Berdasarkan rilis BPS, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumsel pada bulan September 2018 sebesar 1.076.400 orang atau sama dengan (12,80%) pada Maret 2019 sebesar 1.073.740 orang (12,71%),” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut komitmen bersama antara Gubernur Sumsel bersama Walikota/Bupati se-Sumatera Selatan menuju kemiskinan 1 digit diperlukan penyusunan program yang terpadu dan tepat sasaran serta terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta pihak terkait lainnya.
“Kita dituntut menyusun program/kegiatan yang tepat sasaran. Karena itu kita harus mengetahui permasalahan kemiskinan di setiap Kabupaten/Kota. Tujuan kita berkumpul disini tidak lain agar Kabupaten/Kota harus menyusun seluruh kegiatan berbasis aplikasi Sistem Informasi Gerakan Terpadu Serentak Plus (SIGertak+) sehingga dapat di verifikasi apakah sudah tepat sasaran sesuai permasalahan,” pungkasnya.[**]
Penulis : ril
