KOMISI II DPR RI melakukan reses ke Prov.Sumsel, dalam reses tersebut Komisi II sempat mengunjungi Kanwil ATR/BPN Sumsel.
Dalam agenda dialog rapat bersama ini, ATR/BPN tersebut dihujani beragam pertanyaan dari sejumlah anggota Komisi II DPR RI, terkait pelayan publik dan penyelesaian sengketa lahan yang dialami masyarakat, baik masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan bahkan perusahaan dengan perusahaan.
Renny Asstuti F-Gerindra mempertanyakan bagaiman upaya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan peparan, saat ini masih terdapat kurangnya tenaga atau staf yang bertugas di ATR/BPN Sumsel.
“Saya tanyakan tadi ada 16 BPN yang ada di kabupaten kota, sehingga itung-itung rata-rata 5 jabatan struktural yang tidak terisi di kabupaten kota yang ingin saya tanyakan adalah satu lagi adalah kemudian berkaitan dengan kekurangannya sangat luar biasa yaitu 561 orang yang tersedia 187 jumlah,”paparnya.
Diharapkan katanya adalah 748, kekurangan 561 tahun sedangkan struktural adalah 77, kalau struktural itu adalah tentu dia yang struktural itu kan punya peran yang penting.
Bagaimana dengan pelaksanaan tugas terhadap itu ? bisa saja akibat dari kekurangan itu berpengaruh terhadap kinerja dari pada BPN, dalam upaya mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat, sedangkan petugas atau pun staf nya masih banyak yang belum terisi. Hal ini tentu akan menjadi penghambat dalam pelayanan terhadap masyarakat dalam mengurus surat menyurat pertanahan
Endro S Yaman PDI Perjuangan pun menyampaikan, banyak sekali tapi dikemukakan juga masalah sertifikat ganda bukan aspal tapi ganda itu banyak sekali terjadi sama-sama otentik. Nah, ini yang perlu kami tanyakan ini berangkat kalau di desa-desa banyak terjadi kaitannya dengan akad jual beli atau diperbanyak. Bagaimana kantor BPN membangun komunikasi administrasi mendapat data yang baik dengan PPAT notaris banyak amat tidak masuk,” kata Endro.
Yanuar anggota Komisi II DPR RI pun mempertanyakan, ada 9 persoalan yang baru-baru ini dihadapi BPN, seperti bulan Desember – Januari – Februari dan sebagainya sampaikan dari 9 itu. temunya baru ada dua titik temu bukan penyelesaian, jadi apa yang dikatakan dari 9 permasalahan, hanya ada 2 titik temu.
“Pemahamannya apakah sudah penyelesaian atau bagaimana bagaimana pula dengan yang lucu terakhir adalah masalah Badan Pertanahan di mana-mana jadi sorotan padahal salah satu Obsesi visi dan misi dari pada bapak Presiden adalah reformasi birokrasi Upaya apa yang sudah dilakukan oleh DPR terutama Sumatera Selatan dan Sumatera Selatan tidak berlaku kalau berurusan masyarakat langsung itu tidak bisa harus lewat notaris Saya pernah merasakan itu di Padang, itu Pak saya enggak mau Repot ya silakan untuk apakah berkaitan dengan masalah tanah saya di sertifikatnya ada di bank selalu di Royal jadi banyak saya kalau saya lakukan sendiri bagaimana caranya bisa Pak caranya kalau lewat notaris,” kata , Yanuar F-PKB.
Sejumlah pertanyaan yang digelontorkan anggota Komisi II DPR RI, mendapat tanggapan langsung dari Sekretaris Jendral Kementarian ATR/ BPN RI, dirinya mengatakan, pihaknya semaksimal mungkin untuk terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Komisi II DPR RI dengan kinerja Kanwil ATR/BPN Sumsel, membahas program pengembangan infrastruktur keagrariaan (pembuatan peta tematik dan PTSL), serta membahas permasalahan kasus pertanahan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan, kemarin.
Hadir dalam rapat kunker di kantor wilayah ATR/BPN Sumsel, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung F-Golkar dan sejumlah anggotanya antara lain Renny Asstuti F-Gerindra, Djarot Saiful Hidayat F-PDI Perjuangan, Endro S Yaman PDI Perjuangan, Cornelis PDI Perjuangan, R. Imron Amin F-Gerindra, M. Samsuti F-Nasdem, Yanuar F-PKB, Wahyu Sanjaya F-Demokrat, Guspardi Gaus F-PAN, Syamsul Rizal F-PPP, Saan Mustofa F-Nasdem dan Agung Widiantoro F-Golkar. Bahkan rapat kuker reses DPR RI ini pun dihadiri Sekjen ATR/BPN RI, Dirjen, Kakanwli dan Kepala kantor pertanahan di 16 Kabupaten/ Kota se Sumsel.[****]
