Palembang Optimistis Target PAD Tahun Ini Terealisasi, 8 Sektor Bakal di Sasar, 3 Sektor Ini Pula Masih “Memble”, Apa Tuh !
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Selasa, 11 Jan 2022
- visibility 742
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PEMERINTAH tahun ini menargetkan Pendapatan Asli Daerah [PAD] sebesar Rp1,070 triliun terealisasi meskipun pandemi covid-19 belum selesai.
Ada tujuh sektor sasaran yang membuat optimistis target bisa dikejar, seperti sektor Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Lampu Jalan, Parkir, BPHTB dan PBB.
Karena ke tujuh tersebut masih dianggap potensi menghasilkan pendapatan untuk mendorong PAD bisa naik setelah tahun lalu “terjun bebas” diamuk pandemic covid-19.
“Target tersebut harus disertai komitmen sehingga PAD bisa terealisasi,”kata Walikota Palembang Harnojoyo usai Rapat Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah dan Penandatanganan Surat Pernyataan Pencapain Target Pajak Daerah Tahun 2022 di Kantor Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, kemarin.
Wajib pajak juga dihimbau untuk taat menjalankan kewajibannya, karena tanpa partisipasi tak mungkin terwujud. Target tahun ini sebanarnya lebih besar jika dibandingkan tahun lalu.Yang mana pada 2021 target Rp1,08 triliun hanya terealisasi Rp837,94 miliar atau 77,39 %. Namun capaian ini meningkat, jika dibandingkan tahun 2019 hanya sebesar Rp832 miliar, atau ada kenaikan Rp5 miliar.
Oleh sebab itu sebagai komitmen bersama BPPD Kota Palembang melakukan penandatanganan surat pernyataan pencapaian target pajak. Surat pernyataan pencapaian target menjadi pemacu untuk kerja yang optimal, bahkan ketika tidak tercapai target siap diberhentikan.
Dari 11 jenis pajak sumber PAD Kota Palembang hampir seluruhnya jadi andalan kecuali tiga jenis yang selama ini tidak potensial. Sementara 8 item lainnya sangat potensial untuk dikembangkan di 2022.
Seperti PBB, BPHTB, hotel, restoran, PPJ Non PLN, hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN, reklame dan parker.
“Kecuali tiga jenis yang selama ini tidak potensial ,seperti Pajak Air Tanah, Pajak Burung Walet, dan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, karena sumber dan hasilnya sedikit,” ungkap Kepala BPPD Kota Palembang Herly Kurniawan.
Untuk diketahui penandantangan itu juga langsung dihadiri Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Mukhamad Ngajib, Ketua Kejati Palembang Rustam Gaus, Sekertasis Daerah Palembang Ratu Dewa, Kadin Kominfo H. Edison, Kepada BPPD Palembang Herly Kurniawan dan kepada OPD terkait.(***)
ril
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar