Dengan menggelar rapat koordinasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus berupaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya yakni sumber dari PT Pertamina.
Dalam hal ini, Pemerintah kota Palembang sengaja menggelar rapat koordinasi pembahasan percepatan dan penyelesaian pengurusan sertifikasi serta pembayaran bea perolehan kak atas tanah dan bangunan asset milik PT Pertamina (Persero) dalam Wilayah Kota Palembang.
“Kita tadi ingin tau juga, sudah sejauh mana penyertifikasian Pertamina. Karena ini juga sejalan dengan Korsupgah KPK. Potensinnya cukup besar, di angka hampir 150 miliar lebih,” kata Sekretaris Daerah kota Palembang, Ratu Dewa.
Disampaikan Ratu Dewa, terdapat beberapa prioritas yang dilakukan dalam pembahasan, yakni prioritas pertama itu di angka lebih kurang Rp17-Rp 28 miliar.
“Dengan catatan dokumennya itu harus dilengkapi dahulu oleh Pertamina. Kemudian ada juga prioritas kedua yang peta bidangnya sedang di proses,” ujarnya di Rumah Dinas Walikota, Jalan Tasik Palembang.
Bahkan, tidak hanya dua prioritas, Ratu Dewa juga menyebutkan beberapa prioritas lainnya yang harus segera disampaikan Pertamina ke BPN.
“Prinsipnya, BPN Kota maupun BPN wilayah Sumatera Selatan menunggu kelengkapan dokumen-dokumen yang ada, setelah itu baru di proses. Termasuk pengukuran dan sebagainya,” tuturnya.
Masih dikatakan ASN tertinggi di kota Palembang tersebut bahwa, dirinya juga telah meminta kepada pihak Pertamina untuk melakukan progres tersebut secara terukur.
“Harus jelas itu judulnya, baik itu waktu penyelesaian dokumen A ataupun dokumen B, termasuk persetujuan prinsip dari Pimpinan Pertamina Pusat, tadi sudah saya sampaikan di forum. Jadi jelas Pendapatan Asli Daerah yang akan datang itu estimasinya berapa,” ucapnya.
“Inilah bahan untuk penganggaran kita lewat badan anggaran di APBD induk 2023 yang akan dibahas,” tutup Ratu Dewa. (***)
