Mendagri Sebut Komitmen Kepala Daerah Rendah Pangkal Maraknya OTT Oleh KPK.
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Senin, 18 Sep 2017
- visibility 1.081
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUMSELTERKINI.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai komitmen kepala daerah yang relatif rendah itulah yang ditengarai menjadi pangkal maraknya OTT kepala daerah oleh KPK.
Oleh sebab itu Mendagri ke depan, akan bekerjasama menerapakan e-Planning dan e-Budgeting untuk digunakan diseluruh pemerintah daerah.
“Ada (daerah) yang enggak gerak juga ada, ada yang komitmennya bagus, semua data ada, seiring dengan BPKP, KPK, dengan Irjen kami, itu saja,” kata Tjahjo, Senin (18/9/2017).
Menurutnya Kemendagri dan KPK sepakat mempercepat upaya penguatan inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Kerjasama ini diketahui juga melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah dimulai sejak tahun lalu.
“Kami mengapresiasi KPK. Mulai ke dalam kami mengenai proses penerimaan IPDN, kami dengan KPK, kemudian menggerakan daerah untuk e-Planning kami dengan KPK, sekarang ini oleh (Deputi Bidang Pencegahan KPK) Pak Pahala (Nainggolan) ini bahwa aspek pencegahan ke bawah ini ditingkatkan, tapi juga seiring dengan aspek penindakan,” jelas dia.
Celah penyelewengan dana dan kewenangan berada pada proses pengadaan dan perencanaan pembangunan yang tidak berbasis elektronik.
Dari 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi, baru 42 persen di antaranya yang menerapkan mekanisme penganggaran dan perencanaan pembangunan secara online (e-Budgeting dan e-Planning).
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar