KEBERADAAN media siber, terkait sosialisasi menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di media cetak dan elektronik serta online dianggap bagus dan efektif dalam kondisi sekarang Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan Pilkada ini harus dilaksanakan karena ini bagian dari siklus tata kelola pemerintah di negara.
“Jangan sampai PJ kepala daerah terlalu lama karena akan menganggangu kontinuitas pembangunan kaitan dengan covid-19,” kata Sutarmidji saat menjadi Keynote Speech saat Webinar Optimalisasi Pilkada 2020 di era New Normal via Zoom, Kamis (11/6/2020).
Diakui orang pertama di Kalbar ini sesuai dengan pengalaman yang telah ia jalani karena ia selalu bekerja dengan data dan sosialisasi visi misi melalui media yang dianggap paling banyak dibaca dan dikunjungi masyarakat dipilih dengan melihat karakter masyarakat yang bisa dipahami.
“Ketika maju Walikota Pontianak, saya mendapatkan 32 hingga 34 persen di Kalbar ada tujuh daerah lima incumbent, dua berakhir yaitu Kapuas Hulu dan Bengkayang. Lima ini masih memungkinkan incumbent muncul kembali,dua inipun Bengkayang, saat ini dipimpin oleh Sekda, wakil tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit,” paparnya.
Dijelaskan mantan Walikota Pontianak dua periode ini bahwa media yang harus digunakan, mau media apapun harus digunakan untuk sosialisasi yang dapatdimanfaatkan.
“Cari media yang pas untuk tingkatkan elektabilitas termasuk karakter para calon harus diperhatikan juga. Pengalaman juga, jangan sampai jadi provokator juga terkait pembiayaan tak ada masalah mungkin ada tambahan karena kondisi covid, itu yang dibicarakan ke depan,” harap Midji.
Ia menambahkan terkait naskah perjanjian hibah daerah (NHPD) tergantung dari permintaan penambahan anggaran. “Kalau kesiapan dari NPHD sudah tinggal bicara tambahan anggaran dan lihat kemampuan daerah, apa yang harus ditambahkan. Semoga provinsi bisa menangani itu juga,” pungkasnya.[***]
Ril Amsi
