Sumselterkini.co.id, – Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, untuk itu yang menjadi program prioritas nasional, Pemda wajib mendukung dan melakukan pengawalan agar program tersebut bisa berjalan dengan baik.
Demikian disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Muba H Yudi Herzandi SH MH, pada kesempatan mewakili Pj Bupati Muba Drs H Apriyadi Mahmud MSi meninjau progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), di Trase Bayung Lencir – Tempino di Desa Senawar Jaya Kecamatan Bayung Lencir, Jumat (6/10/2023).
“Pembangunan Jalan Tol Trase Bayung-Tempino ini adalah proyek strategis nasional, untuk itu kita terus mendukung. Semoga pembangunan selesai sesuai target yang direncanakan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Asisten I Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH, juga meminta kepada Pejabat Pembuatan Komitmen maupun dari ATR/BPN Muba memfasilitasi pembayaran pembebasan lahan masyarakat ini untuk pengerjaan exit tol Bayung Lencir.”Kepada ATR/BPN Muba kami minta agar mempercepat proses penyelesaian admistrasi pertanahan ini terkait dengan pembebasan lahan exit tol Bayung Lencir, dan ganti rugi segera dibayar kepada pemilik lahan,” imbuhnya.
Anang nur Projek Managers Jalan Tol Bayung Lencir – Tempino, menuturkan progres proyek jalan tol tersebut pada akhir September 2023 ini sudah mencapai lebih dari 10 persen, dengan target 9 persen.”Ada positif sedikit sudah melebihi target, tapi kita kejar terus, harapannya diakhir tahun lebih dari 50 persen,” kata Anang.
Sedangkan untuk akses tol (Exit Tol Bayung Lencir) sepanjang 2,9 km berdasarkan penetapan lokasi, belum ada pembayaran. Namun masyarakat sudah setuju semua lahannya dikerjakan.”Selama menunggu pembayaran, kami coba untuk konsolidasi dengan masyarakat bersama Pak Kepala Desa. Alhamdulillah masyarakat mau menyerahkannya lahannya untuk dikerjakan,” ungkapnya.
Lanjut, ia berharap Pemerintah Kabupaten Muba terus mendukung percepatan pembangunan jalan tol ruas Bayung Lencir – Tempino, khususnya dalam upaya pembebasan lahan.”Secara teknis tidak ada kendala, hanya terkait kendala pembebasan lahan. Sedangkan untuk pekerja, dari 400 orang yang bekerja disini lebih dari 50 persen adalah pekerja lokal,” pungkasnya.[***]
