Sumselterkini.co.id, Sekayu – Masalah pupuk subsidi memang telah menjadi permasalahan klasik. Pupuk subsidi adalah program di mana pemerintah memberikan subsidi kepada petani untuk membantu mereka mendapatkan pupuk dengan harga lebih murah. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan meningkatkan produksi pangan.
Namun, program pupuk subsidi seringkali menghadapi sejumlah masalah. Salah satu masalah yang umum adalah distribusi yang tidak efisien. Pupuk subsidi seringkali tidak mencapai petani yang membutuhkannya dengan tepat. Hal ini bisa disebabkan oleh kelemahan dalam sistem distribusi, atau kurangnya pemantauan dan pengawasan.
Oleh sebab itu, Pemetintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melalui Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (TPHP) Kabupaten Muba melaksanakan rapat koordinasi tentang, Peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Mekanisme Penginputan Sisten e-Alokasi serta Percepatan Implementasi Kartu Tani dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Muba. Bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas TPHP Kabuoaten Muba, Senin (10/7/2023).
Kepala Dinas TPHP Kabupaten Muba Ir A Thamrin menyampaikan, tujuan KP3 adalah sebagai wadah koordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida baik tingkat pusat provinsi maupun kabupaten/kota.”Sasaran nya adalah, terciptanya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi terkait, tersedianya informasi jenis pupuk dan pestisida yang beredar di masing-masing daerah, tersedianya informasi mutu pupuk dan pestisida yang beredar di seluruh indonesia,”jelasnya.
Lanjut Thamrin, adapun Kartu tani adalah sarana akses layanan perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik/digital berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di tingkat kios/pengece resmi.
“Manfaat Kartu Tani yaitu, Kios tidak lagi menginput data penyaluran dalam sistem t-pubers online, mencegah penyelewengan dalam penebusan pupuk bersubsidi oleh oknum yang tidak berhak. Syarat penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani harus memiliki kartu tani, kios/pengecer resmi sudah terpasang mesin EDC dan memiliki kuota alokasi,”bebernya.[***]
Pj Bupati Muba H Apriyadi Mahmud diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Drs H Tabrani Rizki membuka langsung kegiatan rapat kerja tersebut. Dikatakannya, tugas dan wewenang KP3 tingkat kabupaten/kota yaitu, melakukan pemantauan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di kabupaten/kota.
Lanjut Tabrani, kemudian tugas selanjutnya yakni melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan dinas terkait dan komisi pengawasan pupuk dan pestisida kabupaten/kota.”Kami berharap rapat rapat sosialisasi memberikan manfaat serta kontribusi dalam meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Muba,”ucapnya.[***]
