SAMPAH menumpuk di beberapa titik kota Sumatera Selatan sebenarnya disebabkan armada pengangkut terbatas dan koordinasi antar kabupaten dinilai belum begitu optimal.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, menegaskan, sampah seharusnya sudah diangkut sebelum jam sekolah, namun keterbatasan armada membuat jadwal sering terlambat. Kondisi ini menimbulkan tantangan nyata bagi pemerintah provinsi dalam menjaga lingkungan bersih dan kenyamanan aktivitas warga.
Rapat Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengelolaan Sampah menjadi momen penting bagi 15 Kabupaten/Kota untuk menyatukan strategi dan langkah perbaikan.
Tim Penilai dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel mendampingi tiap daerah untuk memastikan evaluasi dan koordinasi berjalan terukur dan konkret.
Keterbatasan armada bukan satu-satunya kendala, yaitu sistem pengelolaan antara kabupaten yang belum terintegrasi membuat pengangkutan sampah menjadi kurang efisien.
Apalagi masalahnya beberapa kabupaten bekerja sendiri-sendiri sehingga armada tidak dimanfaatkan optimal. Pemerintah provinsi menekankan perlunya sistem terintegrasi yang memantau rute, jadwal, dan status pengangkutan secara real-time.
Solusi konkret yang sedang diterapkan antara lain penjadwalan digital armada untuk memantau rute dan waktu pengangkutan selanjutnya penambahan armada sementara di kabupaten yang kerap terlambat.
Selain itu koordinasi lintas kabupaten agar armada bisa digunakan maksimal, edukasi warga agar menyiapkan sampah sesuai jadwal pengangkutan, dan pemantauan lapangan harian untuk mendeteksi kendala teknis lebih cepat.
Pendekatan ini bukan hanya solusi lokal, tetapi potensial menjadi model nasional, apalagi dengan menggunakan armada yang cukup, sistem koordinasi terintegrasi, dan kesadaran warga, pengelolaan sampah dapat berjalan tepat waktu, efisien, dan ramah lingkungan.
Data dan pemantauan real-time juga memudahkan pemerintah provinsi menyesuaikan rute, menambah armada sesuai kebutuhan, dan mengantisipasi keterlambatan.
Sehingga model ini menekankan efisiensi, monitoring, dan akuntabilitas, praktik modern yang bisa menjadi standar pengelolaan kota di seluruh Indonesia.
Warga pun mendapat peran penting, dengan mengikuti jadwal pengangkutan yang tersedia melalui aplikasi atau media lokal, masyarakat dapat menyiapkan sampah lebih awal sehingga armada bekerja lebih efisien.
Pendekatan ini membangun kesadaran bersama antara pemerintah dan masyarakat, memastikan lingkungan tetap bersih dan aktivitas sehari-hari tidak terganggu.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, menegaskan, dengan langkah konkret, pengelolaan sampah di Sumsel bisa tepat waktu dan efektif dan lingkungan menjadi bersih, aktivitas warga aman, dan sistem lebih modern.
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dr. Rasio Ridho Sani, menambahkan terobosan dan inovasi menjadi kunci keberhasilan manajemen sampah di seluruh provinsi.
Tantangan sampah menumpuk di beberapa titik kota Sumatera Selatan bukan sekadar masalah kebersihan, tetapi soal efisiensi, koordinasi, dan inovasi.
Dengan armada cukup, sistem terintegrasi, dan kesadaran masyarakat, pemerintah provinsi membuktikan pengelolaan sampah dapat berjalan efektif, modern, dan ramah lingkungan, sambil menjaga kenyamanan aktivitas warga.
Langkah ini menjadi model yang dapat diterapkan secara nasional untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. (***)
