PEMERINTAH Provinsi Sumsel menyurati Menpan RB Tjahjo Kumolo dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim terkait kabar penghapusan honorer dari pemerintah pusat. Upaya itu dilakukan agar para honorer mendapat kejelasan.
Hal itu dikatakannya saat menerima audiensi para pengurus PGRI Sumsel, di ruang tamu Gubernur Selasa (28/1/2020).
“Secepatnya Saya akan minta staf untuk segera surati Menteri Pendidikan dan Menpan RB. Saya mau ajak semua kadisdik kab/kota menghadap kedua menteri itu. Biar semuanya jelas, karena tidak mungkin semua honorer dihapus terutama guru-guru honorer karena harus diakui mereka sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Menurutnya, pertemuan dan diskusi kecil dengan pengurus PGRI seperti ini sudah sangat dinantikannya. Karena cukup banyak persoalan di bidang pendidikan yang perlu dicarikan solusi.
“Diskusi ini sangat penting. Selain soal honorer disini juga kita bahas pemenuhan tenaga guru yang ternyata masih sangat kurang,” terangnya.
Selain persoalan di atas, hal lain yang menurutnya perlu didiskusikan dengan Menteri Pendidikan adalah soal revitalisasi tupoksi guru agar tidak terbebani dengan administrasi. Seperti misalnya membuat aplikasi tertentu sebagai solusi agar para guru tidak disibukkan dengan urusan administrasi dan fokus mendidik.
“Saya minta ini diagendakan juga oleh PGRI Sumsel berkoordinasi dengan pusat. Akan kita ajak Kadisdik kab/kota juga karena mereka yang bekerja di lapangan. Sekarang kita inventarisir dulu honorernya,” katanya.
Sementara itu Ketua PGRI Sumsel Ahmad Zulinto mengatakan, audiensi ini dilakukan untuk melaporkan beberapa program yang akan mereka jalankan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
” Pertama kami melaporkan susunan kepengurusan PGRI yang baru masa bakti 2019-2024. Kemudian soal anggaran pendidikan di Sumsel serta yang sedang hangat saat ini soal penghapusan tenaga honorer,” kata Zulinto.
Soal honorer lanjut Zulinto pihaknya sepakat menolak hal itu. Dan untuk pembelaan pada statment pusat Ia menjelaskan bahwa sebagaimana data yang mereka miliki saat ini tenaga guru honorer masih sangat dibutuhkan. Terutama di tingkat SD tenaga kekurangan guru sangat signifikan mencalai 1500.
“Tujuan audiensi kami salah satunya adalah mengakomodir keinginan teman-teman honorer itu. Sekalian juga memberikan masukan terkait insentif bagi para guru honorer di daerah,” jelasnya.
Yang tak kalah penting kata Zulinto dalam kesempatan itu secara khusus Ia meminta agar tidak ada jarak antara pengelolaan SD/SMP dan SMA yang saat ini dikelola provinsi. ” Kami berharap di bawah kepemimopnan Pak Gubernur Herman Deru ini tidak pisahkan diri. Dan semua bisa berkoordinasi dengan baik,” tambahnya.
Hadir dalam audiensi tersebut, Ketua PGRI Sumsel Ahmad Zulinto, Sekretaris PGRI Sumsel Lukman Haris, Asisten I Bidang Pembangunan dan Kesra Pemprov Sumsel Ahmad Najib, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Reza Pahlevi, Kepala BKD Sumsel Nora Elysa, dan Kepala Diskominfo Sumsel Ahmad Rizwan.[***]
Penulis : ril
