Provinsi Sumatera Selatan [Pemprov.Sumsel] menganggarkan dana senilai Rp37 miliar guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Dana untuk Karhutla tahun ini dianggarkan naik signifikan dibanding tahun lalu sebesar Rp1,7 miliar.
KEBIJAKAN ini dilakukan tidak lain untuk mengatasi Karhutla agar tidak terulang kembali, seperti tahun -tahun sebelumnya. Adapaun anggaran sebesar Rp37 miliar akan diperuntukan bagi daerah-daerah di Sumsel yang rawan Karhutla, di antaranya Kabupaten OKI Rp 6 miliar, Ogan Ilir Rp 5 miliar, Muba Rp5 miliar, Banyuasin Rp5 miliar dan Kabupaten Muara Enim Rp5 miliar.
Kemudian Kabupaten Pali Rp5 miliar, Musirawas Rp1 miliar, Muratara Rp1 miliar, OKU Rp2 miliar, OKU Timur Rp2 miliar.
“Ini merupakan suatu lompatan yang cukup dapat kita berikan suatu stimulan dalam melakukan pencegahan karhutla,”ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Nasrun Umar saat melakukan Video Conference di Command Centre Kantor Gubernur, Kemarin bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Bambang Hendroyono dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2020 .
Sekda Nasrun Umar menyatakan Provinsi Sumsel sebagai salah satu provinsi status rawan karhutla karena Provinsi Sumsel memiliki lahan gambut terluas kedua di Sumatera.
Dia melaporkan dalam kaitan antisipasi Karhutla tahun 2020 sedang dan telah dilakukan Pemprov Sumsel, diantaranya pada tanggal 18 Novemberr 2019 dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota se Sumsel telah bersinergi dan berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan Karhutla.
Kemudian, Sekda juga mengatakan Pemprov Sumsel telah membentuk tim terpadu pencegahan dan penanganan karhutla berdasarkan SK Gubernunur yang diketua langsung Sekda yang dibagai dalam 7 bidang program kerja (pokja).
“Program tersebut adalah Pokja perencanaan, pokja diteksi dini, pokja bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat petani, pokja bidang sosialisasi, pokja evaluasi, pokja patroli dan pokja bidang monev.
Tidak hanya itu, Nasrun juga memaparkan Pemprov Sumsel telah bekerjasama dengan Ditjen Gakgung KLHK. Selain itu, Pemprov Sumsel telah melaksanakan sosoialisasi penegakan hukum pada 180 unit usaha kegiatan terkait pencegahan, sanksi dan proses penegakan hukum karhutla.
Tak hanya itu, selanjutnya melaunching aplikasi Lancang Kuning Nusantara , yaitu aplikasi untuk monitoring penanganan kebakaran hutan lahan secara webscreming yang dilakukan Polda Sumsel.
“Melalui tim terpadu dengan berpedoman covid-19 mengenai social distancing, tim tetap melaksanakan evaluasi kesiapsiagaan pengendalian karhutla terhadap unit usaha,”paparnya.
Bangun unit usaha
Kegiatan dan membangum komitmen dengan unit-unit usaha diatas sektor perkebunan dan kehutanan serta pencegahan karhutla tahun 2020.
Pemprov Sumsel juga menyambut baik rencana karhutla yang terintegrasi dengan program berkaitan lansdcape dengan berbasis tapak.
“Tentu hal ini akan membuat kami percaya diri jika nantinya karhutla akan timbul,”sambungnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Bambang Hendroyono mengatakan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumsel merupakan kebakaran yang berulang. “Jadi saya harap di tahun 2020 tidak terjadi lagi,”katanya.
Melihat kilas kebelakang yang terjadi di tahun 2015 yang cukup besar dan tahun 2019, Sekjen juga berharap tidak terjadi di tahun 2020. Oleh karena itu dia juga menyarankan untuk melakukan beberapa pencegahan berbasis tapak (KPH). Langkah-langkah pengendalian Karhutla berbasis tapak KPH tersebut diantaranya penguatan SDM, penguatan kapasitas dan peran serta masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana, pencegahan karhutla, penegakan hukum.[***]
Ril
