KEMENTRIAN Keuangan mengalokasikan anggaran senilai Rp 10,3 triliun untuk tahun depan mengakomodir rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kartu pra kerja, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 10,3 triliun untuk tahun depan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Kartu pra kerja merupakan suatu kebijakan yang bisa menjadi pembekalan kepada para calon pekerja dan pengangguran.
Melalui kartu tersebut, lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi, yang belum bekerja dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan dibekali pelatihan.
Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengungkapkan, setidaknya ada tiga kelompok yang bisa memanfaatkan kartu tersebut, mulai dari fresh graduate, pekerja eksisting, hingga korban PHK.
“Pokoknya ini yang masuk kategori pencari kerja, apapun background pendidikannya. Lalu pekerja yang sedang bekerja, lalu yang menjadi korban PHK,” kata Hanif saat ditemui di kompleks kepresidenan, Jakarta, dilaporkan CNBC Indonesia, Sabtu, [20/7 2019].
Pemerintah pun membagi kelompok tersebut dengan pendekatan yang berbeda-beda. Bagi para fresh graduate atau lulusan baru, pemerintah akan memberikan program khusus, agar para pekerja muda bisa mendapatkan kemampuan atau keahlian (skill) yang mumpuni.
Sedangkan bagi pekerja eksisting, akan diberikan program upskilling, yaitu suatu pembekalan untuk meningkatkan kemampuannya, agar bisa beradaptasi dengan pasar kerja saat ini.
“Ketiga, reskilling ini untuk korban PHK. Diperlukan apabila mereka berencana melakukan alih profesi. Maka skill harus berubah,” kata Hanif.
Capai Rp 10,3 T
Sebelumnya, Jokowi segera merilis tiga kartu ‘sakti’ yang merupakan janji kampanyenya saat maju menjadi calon presiden periode 2019 – 2024. Anggaran khusus untuk kartu pra kerja mencapai Rp 10,3 triliun.
Tiga kartu yang dijanjikan Jokowi dinamai Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Sembako Murah. Alokasi anggaran jumbo pun disiapkan untuk memuluskan kebijakan itu di 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan implementasi kartu tersebut akan diakomodir dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
“APBN didesain untuk mendukung program tersebut,” kata dia.
Untuk Kartu Pra Kerja, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran senilai Rp 10,3 triliun tahun depan, yang nantinya akan tersebar di berbagai kementerian terkait.
Melalui kartu ini, nantinya lulusan SMA, SMK maupun perguruan tinggi yang belum bekerja ataupun terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan diberikan pelatihan kerja, agar skill calon pekerja tersebut meningkat.
Sedangkan untuk KIP kuliah, pemerintah akan menambah jumlah penerimaan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa menjadi dua kali lipat hingga 780 ribu mahasiswa, dengan anggaran yang relatif cukup besar.
“Totalnya 780 ribu mahasiswa akan mendapatkan beasiswa. Ini akan menambah anggaran dari Rp 4,8 triliun dengan tambahan Rp 7,6 triliun. Dari sisi tambahan, nanti tahun-tahun ke depan jumlahnya terus naik,” jelasnya.
Adapun untuk kartu sembako, Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 25,7 triliun yang diperuntukkan kepada 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tahun depan.
Proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 pun saat ini masih dibahas intensif di internal pemerintah sebelum di bawa ke dewan parlemen.[**]
