Dalam kesempatan wawancara, HD memberikan sejumlah masukan dan pendapat mengenai perbaikan yang dapat dilakukan pada sektor-sektor yang berpotensi menjadi tempat terjadinya korupsi.
“Tentu kita harus memperbaiki celah-celah yang berkemungkinan menjadi pintu masuk terjadinya tindak korupsi itu, paling tidak setiap saat itu ada pengurangan, jangan nyangkut di situ-situ saja,” harapnya.
Untuk mengatasi hal tersebut lanjut HD ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Misalnya dengan mempercepat jalur perizinan, memperbanyak transaksi non tunai, serta mengandalkan digitalisasi, agar perilaku korupsi bisa dicegah serta diberantas. Diapun mengakui untuk Sumatera Selatan saat meski angka perilaku korupsi tak bisa dihindari namun masih bisa dikendalikan
“Kita tadi tergolong yang sedang dari daerah lain ya. Saat disebutkan angka-angkanya, tidak terlalu tinggi nilainya, tapi juga tidak terlalu rendah dan ini juga sebuah capaian yang bagus namun harus tetap diperbaiki,” ungkapnya.
Sementara Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang hadir pada kegiatan tersebut, dalam sambutannya menyampaikan bahwa indeks korupsi di Indonesia mengalami kenaikan satu poin dari tahun 2017.
“Skors indeks persepsi korupsi IPK Indonesia dari Transparancy International Indonesia merilis IPK Indonesia tahun 2018 mengalami kenaikan satu poin dibading 2017 dari 37 jadi 38,” ucap Ma’ruf Amin di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
Hal ini membuat Ma’ruf Amin optimis upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada tahun-tahun ke depan di Indonesia akan berjalan baik.
Ma’ruf juga mengapresiasi terhadap KPK bahwa dari aksi pencegahan yang dilakukan KPK berhasil menyelamatkan potensi keuangan negara sebesar kurang lebih Rp 60 triliun dari berbagai kegiatan.
Ma’ruf juga menyampaikan arahan Presiden Jokowi pada pelantikan 23 Oktober 2019 yaitu menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Pernyataan ini merupakan komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi Presiden.
“Korupsi dapat menghambat mobilitas alokasi sumber daya pembangunan, arahan presiden pada seluruh anggota kabinet pada saat pelantikan 23 Oktober 2019 yang lalu yaitu jangan korupsi dan menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi,” ungkap Ma’ruf.
Dalam acara tersebut dihadir Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menkominfo Johnny G Plate, Menkeu Sri Mulyani, Menko Polhukam Mahfud Md, Menag Fachrul Razi,
Rangkaian peringatan Harkordia 2019 sudah dimulai sejak tanggal 6 Desember 2019. Sejumlah acara untuk memperingati Harkodia 2019 sudah dilaksanakan yakni festival SAKSI, malam penghargaan ACFFest 2019 hingga workshop antikorupsi.
