Industri

Muba Bentuk Tim Percepatan Bangun Pabrik

Foto : istimewa

PEMERINTAH Pusat melalui Kemenko Perekonomian dan Kemeristek Dikti pada 6 Februari 2020 yang lalu, telah menetapkan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sebagai Pilot Project Super Prioritas Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN).

Muba terus fokus untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Pemerintah pusat untuk percepat impelmentasi program tersebut, Selasa (10/3/2020).

Dalam rapat percepatan Implementasi Rencana Pembangunan Pabrik IVO dan Standalone Gasoline Biohidrocarbon Berbasis Kelapa Sawit di Kabupaten Muba.

Tim terpadu yang melibatkan seluruh OPD dan kepala wilayah dimana lokasi pabrik yang akan ditetapkan.

ITB dan Masyarakat Biohidrocarbon Indonesia (MBI) telah melaksanakan pembahasan untuk mengelola (FS) yang sudah dipesipkan untuk pembangunan tersebut.

Kemudian BPDPKS bersama Surveyor Indonesia (SI) juga akan melaksanakan pendataan terhadap profil pekebun serta melihat potensi luasan areal perkebunan swasta dan swadaya sebagai suplai atas Kilang Plaju (CO Prosesesing).

“Nanti tim percepatan yang akan dibentuk dibagi dalam tiga bagian, pertama tim tanggung jawab untuk koordinasi ke pemerintah pusat, karena ada Sembilan Kementerian yang tergabung dalam pilot project ini. Kedua tim peninjau lokasi dan tata ruang, dan ketiga ada tim penyiapan kelembagaan. Nah tim ini perlu melibatkan sektor pihak luar,”ucap Bupati Muba, Dodi Reza Alex, kemarin.

Dodi juga mengatakan selain Kabupaten Muba terpilih sebagai Pilot Project Super Prioritas Pengembangan BBN, ada juga Kabupaten Palalawan, namun kebun mereka milik swasta.

Namun Kabupaten Muba unggul karena program pengembangan BBN berbasis kelapa sawit ini jelas memberi nilai tambah bagi petani sawit di Muba, karena sudah terbukti seluas 12.000 hektare diremajakan dan akan ada lagi program PSR, inilah kelebihan Muba, tempat lain tidak ada, satu-satuya di Indonesia.

“Dalam pemilihan lokasi pabrik IVO Kelapa sawit ini harus dipersiapkan matang-matang, baik tata ruangnya, jarak lokasi pabrik yang 5-10 km dari suplay perkebunan sawit rakyat tadi bisa tidak diakomodir, karena jika lebih pendek jaraknya bisa mengurangi cost, mempengaruhi harga dan visibilitas program ini,”pungkasnya. [***]

 

Comments

Terpopuler

To Top
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com