PEMERINTAH Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) beserta pemerintah daerah Kabupaten/kota tidak boleh kaku dalam hal penanganan sampah di daerahnya.Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumsel H. Herman Deru saat menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dalam rangka Perkembangan Pembangunan Tenaga Listrik Sampah (PLTSa) berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019) siang.
Menurutnya, tidak boleh merubah esensi untuk memusnahkan sampah. Dan bukan hannya fokus pada pembuatan pembangkit energi listrik.
“Jadi jangan berubah esensi. Esensinya ini adalah untuk memusnahkan sampah, Terpikir saya segera memanfaatkan sampah ini bukan hanya Palembang tapi semua Kabupaten/kota, kita gerakan supaya agar tidak selalu membebaskan lahan untuk pembuangan sampah,” tegasnya.
Terkait dengan perjanjian dengan investor yang bergerak dalam bidang energi di Sumsel. Herman Deru menegaskan tetap terus berjalan namun juga harus beriringan dengan inovasi permusnahan sampah yang dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Berkenaan dengan investor energi tetap terus berjalan, tapi pemusnahan sampah juga tidak boleh di rem. Maka kita akan panggil segera Bupati/ Walikota sepulang dari sini kira-kira industri apa yang bisa mendaur ulang sampah ini,” ungkap Gubernur.
Dalam ratas yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia tersebut gubernur menambahkan PLTSa bukan berorientasi pada bisnis tetapi pemusnahan sampah dengan cara berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui pembuatan inovasi seperti yang telah digalakan di Kota Surabaya, Bekasi dan Solo Jawa Tengah.
Sementara itu dalam rapat terbatas tersebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginginkan agar pembangunan PLTSa segera menemukan solusi, mengingat ratas mengenai PLTSa sudah dibahas 6 kali sejak Ia menjabat sebagai Walikota Solo, Gubernur Jakarta bahkan hingga sampat saat ini menjabat sebagai Presiden.
“Kita selesaikan sore hari ini, agar betul-betul… Ini bukan urusan listriknya, yang mau kita selesaikan ini urusan sampahnya, jadi listrik itu adalah ikutannya,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden berharap dengan adanya rapat terbatas hari ini, dia mendapatkan laporan ada salah satu atau dua PLTSa yang sudah selesai. Meskipun laporan terkahir yang diterima belum ada. Oleh sebab itu, Presiden ingin rapat terbatas itu langsung membahas masalahnya saja.
“Menyelesaikan yang di darat aja belum rampung kita sudah harus selesaikan lagi yang marine debris, ini juga menjadi masalah dunia, bukan hanya kita,” ungkapnya Presiden.
Hadir pula dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Kemaritiman Luhur B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri PUPR Basuki Budimuljono, Menteru LHK Siti Nurbaya, Menristekdikti M. Nasir, Menteri ESDM Archandra Thahar, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Dirut PLN Djoko Abumanan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Walikota Tangeran Arief Wimansyah, Walikota Tangsel Airin Rachmi, dan Walikota Palembang Harnojoyo. (rel humas)
