PERNYATAAN Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan bahwa KPK telah bekerja sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK seakan menjadi anti klimaks upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pernyataan Istana ini dinilai menciptakan ketidak percayaan kepada pemerintah dalam pemberantadan korupsi ucap pegiat anti korupsi Sumsel “Feri Kurniawan”.
“Masyarakat berharap KPK menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi di Indonesia namun dengan pernyataan istana ini semua harapan itu seakan pupus sudah “, jelas Feri Kurniawan. “Para pejuang kemerdekaan berjuang melawan penjajah dan penguasa zolim yg berbuat korup menyengsarakan rakyat selama 350 tahun apakah akan berulang menunggu 7 atau 8 generasi lagi agar merdeka dari korupsi ,”terang Feri dalam rilisnya, minggu [29/8/2021].
Sumatera Selatan menurutnya dengan puluhan kasus mega korupsi seakan menjadi zona merah virus korupsi yang menjangkiti semua lini dan seolah menyatakan Sumsel lumbung koruptor.
Dugaan mega korupsi di PT Bukit Asam yang di ungkap komisaris Said Didu terkait operasional tambang dengan potensi kerugian negara trilyunan rupiah, penjualan pupuk Pusri yang berpotensi rugikan negara ratusan miliar, penjualan gas negara Jambi Merang dengan potensi kerugian negara trilyunan rupiah. “Selain itu pengadaan barang jasa Provinsi dan kabupaten kota yg berpotensi rugikan negara ratusan milyar menjadikan Sumsel seolah lumbung koruptor Indonesia,” papar Feri Kurniawan.
“Belum lagi dugaan korupsi dan penanggulangan covid yg berpotensi rugikan negara ratusan milyar, masjid Sriwijaya dan banyak korupsi lainnya yg belum terungkap harusnya bisa di ungkap karena ketua KPK putra Daerah namun nyatanya seperti tak terungkap,” jelas Feri Kurniawan.
“Semoga para pegiat anti korupsi terus menyuarakan dugaan korupsi di media cetak dan on line karena hanya itulah upaya tetarhir pembrantasan korupsi yang terkesan gagal dilakukan oleh institusi hukum”, pungkas Feri Kurniawan pegiat anti korupsi Sumatera Selatan.[***]
