EMBARKASI Haji Palembang mendadak terasa seperti ruang ujian terbuka, bukan ujian bagi jemaah, tapi bagi sistem pelayanan haji itu sendiri.
Di tengah lalu-lalang koper besar, wajah haru, dan langkah pelan para calon tamu Allah, Menteri Haji dan Umrah RI, KH. Moch Irfan Yusuf, datang bukan untuk sekadar menyapa. Ia datang untuk melihat langsung, apakah pelayanan haji di daerah benar-benar sudah sekelas standar nasional atau masih cuma rapi dilaporan.
Kloter PLM 10 mulai masuk asrama. Satu per satu jemaah melewati tahapan yang tampak rutin, cek kesehatan, verifikasi dokumen, pembagian kamar. Dari luar terlihat lancar. Tapi di situlah justru titik krusialnya karena yang sedang diuji bukan keramaian, melainkan konsistensi.
Setiap meja pelayanan hari itu seperti punya nilai.
Sedikit saja meleset, artinya standar belum sepenuhnya utuh.
Di belakang layar, sistem bekerja tanpa jeda, data bergerak, petugas berjaga, koordinasi lintas instansi berjalan cepat. Tapi di lapangan, semuanya harus terasa sederhana bagi jemaah terutama yang sudah lanjut usia.
Di soal ini pelayanan haji bukan lagi soal prosedur, tapi soal rasa, apakah jemaah merasa dipermudah atau justru dipusingkan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, H. Edward Candra, ikut mendampingi peninjauan. Pemerintah daerah berada di posisi yang tidak ringan harus memastikan semua berjalan sesuai aturan pusat, tanpa kehilangan sentuhan pelayanan di lapangan.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, sebelumnya telah melepas Kloter PLM 9 dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Pesannya klasik tapi penting, jaga kesehatan, jaga kekhusyukan.
Namun dibalik itu, ada pesan yang lebih besar yang kini mulai terasa yaitu, penyelenggaraan haji Indonesia sedang berubah arah.
Kalau dulu yang penting berangkat, sekarang yang diuji adalah bagaimana berangkatnya.
Setara
Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong satu hal yang tidak sederhana dengan standarisasi layanan. Artinya, tidak boleh ada lagi cerita jemaah di satu daerah merasa lebih nyaman dibanding daerah lain. Semua harus setara dari asrama, layanan kesehatan, sampai alur keberangkatan.
Dan Palembang, kali ini, seperti dijadikan etalase berjalan untuk melihat apakah konsep itu benar-benar hidup.
Sementara itu di sudut ruang tunggu, ada jemaah yang duduk diam sambil menggenggam tas kecil. Di sisi lain, petugas sigap membantu lansia yang berjalan pelan. Pemandangan sederhana, tapi di situlah wajah pelayanan diuji bukan di laporan, tapi di interaksi kecil.
Menteri tidak hanya berdiri melihat. Ia bergerak, memperhatikan detail, memastikan alur tidak sekadar cepat, tapi juga manusiawi.
Karena dalam skala besar seperti haji, masalah kecil bisa jadi besar. Keterlambatan sedikit, kebingungan satu jemaah, atau miskomunikasi kecil bisa merembet ke ratusan orang.
Itulah kenapa kunjungan ini terasa berbeda. Ini bukan seremoni, tapi semacam audit diam-diam di tengah aktivitas nyata.
Palembang pun berada di posisi yang menarik. Sebagai embarkasi besar di Sumatera, apa yang terjadi di sini bisa jadi tolok ukur. Jika rapi di sini, daerah lain diharapkan bisa mengikuti. Kalau masih ada celah, berarti pekerjaan rumah belum selesai.
Ketika rombongan menteri meninggalkan lokasi, aktivitas kembali berjalan seperti biasa. Jemaah tetap berproses, petugas tetap bekerja.
Tapi satu hal sudah berubah, standar pelayanan kini tidak lagi bisa dianggap formalitas.
Ia sedang dipantau, diuji, dan pelan tapi pasti dipaksa untuk benar-benar terasa di lapangan.
Dan di tengah semua itu, Embarkasi Palembang hari ini bukan hanya tempat berangkat.
Ia sedang jadi cermin, apakah negara benar-benar siap melayani perjalanan paling sakral warganya, dengan standar yang sama, di mana pun mereka berasal. (***)
