Sumselterkini.co.id, – Pemerintah memperketat pengawasan logistik konsumsi jemaah haji Indonesia di Kota Suci dengan memastikan beras dan bumbu masak didatangkan langsung dari Tanah Air. Kebijakan itu ditegaskan Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf, saat meninjau dapur aktif di kawasan Safwat Al Wessam, Walyal Ahd District, Makkah, pekan ini.
Langkah ini menjawab kebutuhan ribuan jemaah Indonesia yang setiap musim haji bergantung pada layanan katering terpusat. Pemerintah ingin menjaga kualitas rasa, tekstur nasi, serta standar higienitas, sekaligus memastikan rantai pasok lintas negara berjalan tanpa hambatan.
“Kami tidak hanya memastikan makanan tersedia, tetapi juga mengawasi bahan baku, proses memasak, hingga pengemasan dan distribusi,” kata Irfan di lokasi supervisi mengutip di laman resmi haji.
Kementerian memeriksa penyimpanan bahan pangan, suhu ruang pendingin, proses pencucian beras, teknik memasak, serta sistem packing makanan siap saji. Tim juga mengecek kapasitas produksi dapur untuk memastikan jumlah porsi sesuai kebutuhan jemaah setiap hari.
Pemerintah menilai karakter beras lokal berbeda dari beras Timur Tengah. Jika pengolahan tidak sesuai standar Indonesia, tekstur nasi bisa berubah dan memengaruhi selera makan jemaah. Kondisi fisik jemaah sangat bergantung pada asupan gizi yang cukup selama menjalani rangkaian ibadah.
Selain Menteri Haji dan Umrah, tim pengawasan terdiri dari pejabat teknis layanan konsumsi dan pengelola dapur mitra resmi pemerintah. Mereka bekerja sama dengan otoritas setempat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan Arab Saudi.
Peninjauan dilakukan langsung di dapur penyedia konsumsi kawasan Safwat Al Wessam, Makkah, menjelang fase kedatangan jemaah dalam jumlah besar. Pemerintah ingin memastikan kesiapan sistem sebelum puncak layanan.
Bahan baku utama seperti beras dan bumbu dikirim melalui jalur distribusi resmi dan disimpan dalam fasilitas berstandar keamanan pangan.
Dapur kemudian mengolahnya sesuai prosedur tetap yang telah disepakati. Setiap tahap memiliki kontrol kualitas, mulai dari penerimaan bahan, produksi massal, hingga distribusi ke hotel-hotel jemaah.
Irfan menegaskan, penguatan logistik menjadi bagian dari profesionalisasi layanan haji Indonesia. Pemerintah ingin meminimalkan risiko keterlambatan distribusi, kekurangan stok, atau penurunan mutu makanan.
Konsumsi, menurutnya, merupakan layanan dasar yang berdampak langsung pada stamina dan kenyamanan ibadah.
Dengan supervisi lapangan dan kontrol mutu terukur, Kementerian menargetkan sistem katering haji berjalan lebih presisi tahun ini.
Pemerintah optimistis standar rasa Nusantara tetap terjaga, sementara tata kelola logistik lintas negara semakin rapi dan akuntabel. (***)
