WAKIL Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya menerima agenda kunjungan kerja (kunker) Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Sumsel yang dipusatkan di Auditorium Bina Praja, Senin (22/03/2021).
Kesempatan inipun tak disia-siakan Wagub Mawardi untuk memaparkan kemandirian pangan di Sumatera Selatan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan beras.
Dijelaskan Wagub, ketersediaan dari 15 (lima belas) pangan strategis di Sumatera Selatan sejauh ini tidak perlu dikhawatirkan. Sebab seperti diketahui ketersediaan pangan justru melimpah pada tahun 2020 baik beras maupun telur.
Dimana produksi beras sebesar 2.696.877 Pemerintah ton dengan kebutuhan hanya sebanyak 859.744 ton sehingga terjadi surplus beras sebesar 1.837.133 ton. Begitu juga dengan telur yang tersedia sebanyak 132.531 ton sementara yang dibutuhkan hanya 47.788 ton sehingga diperoleh surplus sebesar 98.389 ton.
“Bahkan dari data yang ada, telur dari Provinsi Sumatera Selatan ikut mensuplai kebutuhan telur untuk Provinsi Banten, Lampung dan Bengkulu. Dan kalau kita lihat harga dari 15 komoditi pangan strategis pada Tahun 2020 cukup stabil, hanya 3 komoditi saja yang sedikit mengalami fluktuasi harga di awal semester I yaitu bawang merah, bawang putih dan gula pasir,” tegas Mawardi.
Berbagai upaya juga dilakukan Pemprov Sumsel dalam rangka memastikan pangan tersedia di Provinsi Sumatera Selatan. Melalui DPRD Sumatera Selatan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi sebanyak 148,73 ton beras yang sudah disalurkan sebanyak 111 ton, sedangkan cadangan beras kabupaten kota sebanyak 990,44 ton dan yang sudah disalurkan sebanyak 288,29 ton.
Bahkan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 berhasil mencapai produksi padi 2.603.396 ton GKG sehingga memperoleh penghargaan berupa PIN Emas dari Menteri Pertanian RI atas prestasi peringkat lima penghasil beras terbesar di Indonesia.
Penghargaan ini merupakan kerja bersama yang tidak mudah untuk dicapai dan dipertahankan. Masih banyak permasalahan yang dijumpai di lapangan antara lain indeks pertanaman di lapangan rata-rata masih di bawah 2, produktivitasnya masih rendah, masih kurangnya tenaga penyuluhan dan luas baku sawah yang belum optimal. Sehingga membutuhkan dukungan penganggaran dari pusat dan juga teknologi berupa fasilitas saprodi pertanian dalam bentuk alsintan serta ketersediaan benih bermutu.Ril
