PALEMBANG susun arah ekonomi 2027 dengan menempatkan pemerataan, stabilitas harga, dan penguatan usaha kecil sebagai fondasi kebijakan dua tahun ke depan.
Pemerintah kota mulai merancang prioritas anggaran dalam forum perencanaan pekan ini, dengan tujuan menjaga pertumbuhan tetap solid sekaligus mempersempit ketimpangan antar-kawasan.
Strategi itu menandai pergeseran pendekatan. Pemerintah tidak lagi menjadikan proyek fisik berskala besar sebagai pusat perhatian, melainkan memperkuat sektor yang langsung memengaruhi daya beli warga. UMKM, distribusi pangan, layanan dasar, dan konektivitas lingkungan kini menjadi titik berat.
Kota ini memilih langkah yang lebih terukur menahan risiko gejolak sambil menjaga momentum pertumbuhan.
Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang memegang peran penting dalam arus perdagangan dan jasa regional. Stabilitas ekonomi lokal berdampak luas ke wilayah sekitar.
Karena itu, pemerintah kota menempatkan ketahanan terhadap tekanan eksternal mulai dari fluktuasi harga pangan hingga perlambatan global sebagai variabel utama dalam penyusunan kebijakan 2027.
Penguatan UMKM menjadi poros strategi. Pemerintah mendorong pelaku usaha kecil masuk ke rantai nilai yang lebih tinggi melalui pengolahan produk dan perluasan akses pasar.
Pendekatan ini tidak bergantung pada ekspansi investasi besar, tetapi memperkuat basis ekonomi rumah tangga. Dengan cara itu, pertumbuhan tidak hanya tercatat di statistik, melainkan terasa dalam pendapatan warga.
Inflasi pangan ikut menjadi perhatian. Harga bahan pokok yang bergejolak cepat menggerus konsumsi rumah tangga dan menekan kelas menengah. Pemerintah memperketat koordinasi distribusi dan pengawasan pasokan untuk meredam lonjakan harga sejak dini. Fokusnya menjaga daya beli tetap stabil, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kebijakan ekonomi 2027 juga terhubung dengan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah mempertahankan belanja pendidikan dan kesehatan sebagai investasi jangka panjang. Kota ini menilai produktivitas tenaga kerja menentukan daya saing regional, terutama dalam menarik investasi dan membuka lapangan kerja baru.
Belanja infrastruktur tetap berjalan, tetapi arahnya lebih selektif. Pemerintah mengalihkan prioritas ke perbaikan jalan lingkungan, drainase, dan akses layanan dasar di kawasan yang selama ini tertinggal.
Langkah ini menurunkan biaya logistik lokal sekaligus memperluas pusat pertumbuhan di luar pusat kota.
Reformasi birokrasi menjadi bagian dari strategi ekonomi. Pemerintah menyederhanakan proses perizinan dan memperluas digitalisasi layanan publik untuk memangkas waktu dan biaya transaksi. Kota ini ingin memastikan kebijakan ekonomi tidak tersendat di meja administrasi dan pelaku usaha mendapat kepastian.
Data terbaru menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Hingga triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,82 persen. Angka kemiskinan turun dari 9,77 persen pada 2024 menjadi 9,04 persen pada 2025 atau berkurang sekitar 11,28 ribu jiwa.
Indeks Pembangunan Manusia mencapai 83,27, tingkat pengangguran terbuka berada di 6,81 persen, dan inflasi year on year 2025 tercatat 2,92 persen. Prevalensi stunting juga menurun dari 18,90 persen pada 2023 menjadi 10,60 persen pada 2024.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyatakan pemerintah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan dalam penyusunan rencana 2027.
Ia menegaskan pembangunan harus menyentuh kelompok rentan sekaligus memperkuat kelas menengah. Pemerintah akan menyempurnakan dokumen perencanaan tersebut setelah menerima masukan publik sebelum menetapkannya sebagai dasar penyusunan anggaran tahun depan. (***)
