PROVINSI Sumsel memang tertatat memiliki pertumbuhan ekonomi cukup baik dibanding provinsi lain di Indonesia, bahkan pertumbuhan ekonomi ‘Rebound’ di atas rata-rata ini sejak beberapa tahun belakangan.
Bahkan adanya Sea Games dan Asean Games dan event besar baik nasional maupun Internasional di Kota Palembang sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Bahkan sebagai Ibu Kota Provinsi sangat diuntungkan, karena sebagai pusat perekonomian di Sumsel. Pertumbuhan ekonomi Kota Palembang pun ikut imbasnya, naik dibanding daerah lain ada di Sumsel.
Naiknya pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV, tahun 2019 tumbuh di angka 5.71 %. “Angka ini merupakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di bandingkan Nasional, karena nasional tercatat 5.02 %,”papar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, Endang Tri Wahyuningsih, belum lama ini.
Meski naik, namun belum memuaskan karena pertumbuhan ekonomi masih berasal dari komiditi andalan, seperti batubara, karet dan sawit. Ekspor dari hasil produk olahan masih menjadi pekerjaan rumah, karena selama ini ekspor Sumsel hanya mengandalkan dari komoditas.
“Ekspor kita masih ekspor komoditas, maunya kita memang ekspor tersebut adalah ekspor yang bisa dari produk, seperti kelapa sawit,”katanya.
Harapannya, ungkapnya ekspor itu tidak dari komoditas saja, melainkan ekspor yang sudah dalam bentuk olahan, karena bisa menyerap tenaga kerja lokal.
Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi Kota Palembang cukup tinggi, Palembang menjadi Kabupaten pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera Selatan (Sumsel) dengan angka 6,7 %.
Dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di Sumsel, memang sangat mengembirakan. Peran pengawasan diperbankan dan lembaga keuangan pun setidaknya harus ditingkatkan.
Saat berudiensi dengan Otoritas Jasa Keuangan Kantor regional 7 Sumatera Bagian Selatan di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Selasa (10/2/2020).
Walikota Palembang H. Harnojoyo meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak bersikap lemah dalam melaksanakan pengawasan lembaga keuangan di Kota Palembang. “Karena jika pengawasan lemah, kasihan dengan masyarakat,”kata dia.
Sebab lanjut dia, jika pengawasannya lemah, maka akan berdampak pada perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu juga, Harnojoyo berharap OJK juga ikut berperan dalam pelaksanaan pembangunan. Seperti yang diharapkan juga dari Bank Indonesia.
“Sebagai lembaga pengawasan tentu OJK dan BI memiliki power. Kami juga meminta bantuan kepada dua lembaga ini untuk mengajak lembaga dibawah pengawasannya berperan melalui CSR (Corporate Social Responbility). Seperti harapan kami dibangunnya air mancur menari di bawah jembatan Ampera,” tandasnya.
Sementara, Kepala OJK KR 7 Sumbagsel Untung Nugroho mengungkapkan, audiensi ini dalam rangka memperkenalkan diri sebagai kepala OJK Sumbagsel yang baru. Dimana ia baru saja dilantik pada 5 Februari yang lalu.
Untung berharap, OJK sebagai lembaga pengawasan, tentu sangat membutuhkan peran serta Wali Kota Palembang.
“Beberapa tugas kami diantaranya bidang pengawasan perbankan,”ulasnya.
Menurutnya salah satunya Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu pemegang saham, selain itu pengawasan terhadap BPR, dan BPR Palembang merupakan salah satu BPR terbesar dibandingkan yang lain.
Selain tugas pengawasan, lanjut Untung, OJK juga mempunyai tugas penting yaitu edukasi masyarakat, utamanya dalam rangka menangkal investasi bodong yang kerap terjadi.
Berdasarkan data milik OJK ada 164 perusahaan fintech yang terdaftar dan berizin, jika di luar daftar tersebut bisa dipastikan investasi dari suatu fintech ini adalah bodong.
“Kami OJK bersama pemerintah daerah akan terus melakukan upaya edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam investasi bodong, diantaranya dengan memberikan pemahaman terkait lembaga keuangan harus memiliki izin dari OJK, bisa dilihat langsung di situs OJK, kami berharap masyarakat lebih bijak dalam menggunakan internet, agar tidak mudah terpengaruh,”tutupnya.[****]
Penulis : one
