ANGKA inflasi Kota Palembang pada Maret 2026 memang turun ke 3,10 persen, tapi kondisi di dapur warga belum ikut adem lantaran harga ayam, telur, hingga ongkos transportasi masih terasa ‘menggigit’ di kantong.
Data resmi menunjukkan perbaikan, namun realitas di lapangan memberi cerita lain, penurunan ini lebih banyak dipengaruhi faktor seperti melandainya harga emas, sementara kebutuhan pokok justru naik seiring lonjakan permintaan menjelang Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional.
Artinya, ada jarak tipis antara statistik dan pengalaman sehari-hari masyarakat.
Pemerintah Kota Palembang lewat strategi 4K memang sudah bergerak mulai dari operasi pasar hingga penguatan distribusi, namun tantangan utamanya adalah memastikan intervensi itu benar-benar terasa hingga ke pasar tradisional, bukan hanya stabil di laporan.
Berdasarkan rilis Indeks Harga Konsumen (IHK) yang disampaikan di Kantor BPS Kota Palembang, inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Maret 2026 tercatat 3,10 persen, turun dari Februari yang sempat menyentuh 4,37 persen.
Penurunan ini memberi sinyal tekanan harga mulai mereda, meski demikian, angkanya masih sedikit di atas target inflasi nasional yang berada di kisaran 2,5 ± 1 persen.
Artinya, pekerjaan rumah belum sepenuhnya selesai, terutama dalam menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil.
Kalau ditarik ke kondisi sehari-hari, sejumlah komoditas justru masih jadi penyumbang utama kenaikan harga.
Daging ayam ras mencatat andil 0,043 persen, disusul bensin 0,039 persen, angkutan antar kota 0,036 persen, serta telur ayam ras sebesar 0,025 persen.
Kenaikan ini tidak lepas dari meningkatnya permintaan menjelang Ramadan.
Di saat yang sama, penyesuaian harga BBM non subsidi dengan kenaikan solar sekitar Rp1.000 dan bensin Rp350 ikut mendorong biaya distribusi dan transportasi.
Kalau dilihat dari situ, wajar kalau banyak warga merasa harga belum benar-benar turun, pasalnya yang paling sering dibeli justru yang naik.
Harga ayam dan telur, misalnya, langsung terasa dampaknya di dapur. Beda dengan emas yang memang turun, tapi tidak semua orang terdampak langsung.
Jadi meskipun inflasi secara angka terlihat membaik, beban pengeluaran harian belum sepenuhnya ikut ringan.
Pemerintah Kota Palembang sendiri terus mengandalkan strategi 4K untuk menekan inflasi, mulai dari menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, hingga komunikasi efektif.
Upaya seperti kerja sama antar daerah, penambahan cadangan pangan, serta operasi pasar murah di berbagai kecamatan terus dilakukan.
Langkah ini penting untuk meredam lonjakan harga, terutama di momen-momen tertentu yang memang rawan kenaikan.
Meski begitu, efektivitasnya tetap perlu dirasakan langsung oleh masyarakat.
Perluas OP
Operasi pasar misalnya, sering kali hanya berlangsung sementara dan belum tentu menjangkau semua wilayah.
Distribusi juga masih menghadapi tantangan, terutama terkait biaya logistik dan kondisi lapangan.
Karena itu, kebijakan yang diambil perlu terus menyesuaikan dengan kondisi nyata, bukan hanya berdasarkan data.
Di sisi lain, peran masyarakat juga tidak kalah penting.
Imbauan untuk tidak melakukan panic buying perlu dibarengi dengan ketersediaan barang yang cukup di pasar.
Jika pasokan aman dan distribusi lancar, kekhawatiran warga bisa ditekan dan harga lebih mudah dikendalikan.
Ke depan, pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga angka tetap rendah, tapi juga memastikan dampaknya benar-benar terasa.
Ketika harga kebutuhan pokok mulai stabil dan daya beli masyarakat terjaga, barulah penurunan inflasi punya arti yang lebih nyata.
Isnaini Madani menjelaskan, pengendalian inflasi akan terus diperkuat terutama pada komoditas pangan yang paling berdampak ke masyarakat.
Ia juga memastikan Pemkot akan memperluas operasi pasar dan menjaga distribusi agar harga tetap terkendali hingga pasca-Ramadan.
Untuk saat ini, Palembang memang menunjukkan perbaikan dibanding bulan sebelumnya. Tapi satu hal yang masih jadi catatan, selama harga pangan belum benar-benar stabil, dapur warga akan tetap terasa panas.
Hal ini tentunya menjadi pengingat bahwa kerja pengendalian inflasi belum bisa dibilang selesai. (***)
