SEANDAINYA harga cabai bisa ngomel, mungkin kalimat pertamanya begini “Saya naik bukan karena mau, tapi karena keadaan.”
Pasalnya, ketika cabai naik, sering kali yang ikut-ikutan naik bukan cuma harganya, tapi juga emosi, bahkan nyampe dapur hingga grup media sosial emak-emak satu RT.
Di tengah situasi itulah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ikut rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2026. Rapatnya virtual, lewat Zoom.
Tempatnya di Ruang Rapat Randik Setda Muba. Isunya serius, tapi isinya menyentuh hidup sehari-hari, yaitu harga-harga mulai merangkak naik, tapi pemerintah diminta jangan ikut panik, apalagi ikut menaikkan yang bisa ditahan.
Rakor ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Data dibuka apa adanya.
Inflasi nasional per Desember 2025 tercatat 2,92 persen secara tahunan. Bulanannya 0,64 persen. Angkanya belum bikin rakyat kehabisan napas, tapi cukup bikin dahi berkerut.
Penyumbang inflasi pun bukan barang mewah. Isinya akrab semua, cabai merah, cabai rawit, beras, ikan segar, daging ayam. Bahkan emas perhiasan ikut nimbrung meski yang satu ini lebih sering naik karena dunia lagi gelisah.
Nah, di sinilah bagian menariknya. Tito mengingatkan daerah dengan nada yang kalau diterjemahkan bebas bunyinya kira-kira begini
“Harga lagi naik, pemerintah jangan malah ikut-ikutan nambah beban.”
Komoditas yang diatur negara seperti BBM, air, listrik, angkutan, sampai makanan dan minuman, diminta ditahan dulu. Jangan dinaikkan hanya karena alasan menyesuaikan. Kalau ikut naik, kata Tito, itu tanda gagal paham soal pengendalian inflasi.
Di Musi Banyuasin, pesan ini diterima dengan sikap siaga. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Muba melalui Bidang Bahan Pokok dan Penting memastikan satu hal penting pasar jangan sampai lengah.
Harga dipantau, stok dicek, distribusi dijaga.
Pasar tradisional itu seperti dapur besar satu kabupaten. Kalau satu bahan habis, masakan se-Muba bisa berubah rasa. Cabai kurang, emak-emak gelisah. Beras naik, semua ikut pusing.
Maka Disdagperin rutin turun ke pasar, memastikan rak tidak kosong dan harga tidak meloncat tanpa sebab.
Di sinilah letak pencerahannya. Inflasi bukan cuma urusan angka di tabel. Ia hidup di piring makan.
Karena itu, pengendaliannya tidak bisa cuma lewat rapat dan grafik, tapi juga lewat kecepatan membaca situasi lapangan.
Tito juga menekankan satu hal yang sering terlupakan distribusi.
Barang ada, tapi macet di jalan, hasilnya sama saja seperti barang tidak ada. Maka daerah diminta sigap. Kalau suplai kurang, segera dorong. Jangan tunggu harga terlanjur bikin kaget.
‘Makhluk bandel’
Lucunya, inflasi sering disalahkan seolah-olah ia ‘makhluk bandel’ yang muncul tiba-tiba.
Padahal kadang, ia hanya efek dari kebiasaan lama, koordinasi lambat, stok terlambat, dan keputusan yang datang setelah harga sudah telanjur naik.
Kita semua perlu bercermin, pemerintah diminta tidak panik dan tidak ikut menaikkan harga. Masyarakat juga ditantang untuk tidak reaktif berlebihan. Pedagang diharapkan jujur, distributor diminta lancar, dan kebijakan harus hadir tepat waktu.
Karena sejatinya, inflasi kecil yang dikelola dengan baik lebih sehat daripada inflasi yang dibiarkan liar lalu ditangani dengan panik.
Dari rakor ini, satu pesan moral menguat, menjaga daya beli rakyat bukan soal siapa paling cepat menaikkan harga, tapi siapa paling kuat menahan diri.
Pemerintah daerah punya peran strategis menjadi rem, bukan gas saat harga mulai berlari kecil.
Maka, ketika harga cabai mulai merangkak, Pemkab Muba memilih berjaga. Ketika inflasi mendekati angka tiga persen, pemerintah daerah diminta tetap tenang.
Karena ketenangan dalam kebijakan sering kali lebih menenangkan rakyat daripada seribu slogan.
Dan pada akhirnya, cerita inflasi ini bukan cuma tentang ekonomi, tapi tentang empati. Tentang bagaimana kebijakan menyentuh meja makan, bukan sekadar meja rapat.
Seperti pepatah lama yang relevan sampai hari ini
“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.”
Harga boleh naik pelan, tapi beban jangan ditambah ramai-ramai. (***)
