Ekonomi Sumsel Ngebut, Dompet Rakyat Ketinggalan?

“Optimisme tinggi, tantangannya jangan disapu di bawah karpet”

EKONOMI Sumatera Selatan (Sumsel) diibaratkan lomba lari, sekarang posisinya memang di depan. Angkanya cakep, grafiknya rapi, presentasinya bikin kepala angguk-angguk. Tapi pertanyaan klasik yang selalu nongol di garis finish tetap sama, yaitu yang lari ini siapa, dan yang ngos-ngosan siapa?

Optimisme itu resmi diumumkan dalam Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025 bertajuk “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan diresmikan Bank Indonesia, Rabu (28/01/2026).

Dalam laporan tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah, transparansi kebijakan, serta percepatan digitalisasi ekonomi agar Indonesia, termasuk daerah tetap tahan banting menghadapi tekanan global.

Bahkan nada optimistis pusat itu diamini daerah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, menyebut kondisi ekonomi Sumsel saat ini berada dalam tren positif.

“Pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,2 persen (year on year),tertinggi kedua di Pulau Sumatera, dengan inflasi yang relatif terkendali,” ujar Edward.

Ke depan, Pemprov Sumsel akan mendorong akselerasi hilirisasi industri serta optimalisasi potensi sumber daya alam untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Dari sisi moneter, optimisme serupa disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Bambang Pramono. Berdasarkan survei Desember 2025, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Sumsel berada di level 113,13, menandakan masyarakat masih cukup percaya diri terhadap kondisi ekonomi.

“Dengan sinergi kebijakan pusat dan daerah, kita optimistis ekonomi Sumsel tidak hanya tumbuh, tapi juga semakin tangguh menghadapi tantangan global,” ujar Bambang.

Secara data, ini kabar baik. Tapi ekonomi bukan cuma soal angka dan slide PowerPoint. Ekonomi juga soal rasa terutama rasa di dapur rumah tangga.

Masalahnya, optimisme ini datang di waktu yang sensitif, puasa Ramadan yang tinggal hitungan minggu. Dan seperti tradisi tahunan yang sulit dihapus, harga bahan pokok (Bapok) biasanya mulai gelisah lebih dulu.

Cabai mendadak sensitif, beras naik pelan tapi pasti, ayam dan minyak goreng ikut-ikutan tak stabil. Barangnya sama, rasanya sama, tapi angka di struk belanja berubah drastis. Bukan karena gizinya naik, tapi karena momennya datang.

Lebaran Idul Fitri memang sering disebut momen tambahan penghasilan, tapi realitas di lapangan tak semeriah iklan sirup. Tambahan itu tidak merata. Pekerja bergaji di bawah Rp5 juta, serta sektor informal dan nonformal, jumlahnya jauh lebih banyak terdampak.

Bagi mereka ini, kenaikan pendapatan bukan agenda rutin, sementara kenaikan harga? itu agenda tahunan.

Gaji naik, kalau ada…
Tapi harga naik, hampir selalu ada….

Rencana besar

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Agustus 2025, lebih dari separuh angkatan kerja di Sumsel masih bekerja di sektor informal atau nonformal mulai dari buruh harian lepas, pedagang kecil, petani dan nelayan skala kecil, hingga pekerja jasa tanpa kontrak tetap.

Mereka bekerja keras, namun berpenghasilan tidak menentu dan minim perlindungan. Ketika harga bahan pokok naik, kelompok inilah yang biasanya paling cepat merasakan sesak.

Dari sisi perbankan, BI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) Sumsel tumbuh dari 7,03 persen menjadi 7,22 persen. Artinya, likuiditas dan aktivitas ekonomi bergerak.

Namun pertumbuhan uang beredar belum tentu berarti pemerataan. Ada yang menikmati arusnya, ada pula yang hanya menonton dari pinggir, sambil menghitung sisa saldo.

Begitu pula  dengan proyek strategis seperti Pengembangan Bio Avtur Kelapa dan Pelabuhan Tanjung Carat. Secara konsep dan jangka panjang, proyek ini menjanjikan.

Tapi bagi masyarakat kecil, manfaatnya masih terasa sebagai rencana besar, bukan dampak langsung. Aktivitas ada, pembangunan jalan berjalan, tapi pengaruh ke pendapatan harian belum sepenuhnya singgah.

Di sinilah optimisme perlu ditemani kepekaan, menjelang puasa Ramadan dan lebaran Idul Fitri , pengendalian harga bahan pokok seharusnya menjadi kerja rutin, bukan reaksi dadakan.

Produksi lokal juga harus diperkuat, distribusi dijaga sejak awal, dan pengawasan pasar dilakukan sebelum keluhan ramai bukan sesudah.

Digitalisasi ekonomi juga perlu diturunkan sampai ke level paling bawah. QRIS dan sistem nontunai memang memudahkan, tapi tanpa literasi dan infrastruktur yang merata, manfaatnya hanya berputar di kelompok tertentu.

Jangan sampai yang modern hanya aplikasinya, sementara pelakunya masih megap-megap.

Hilirisasi industri pun demikian. Pertumbuhan industri harus membuka ruang nyata bagi UMKM, petani, nelayan, dan tenaga kerja lokal agar masuk ke rantai nilai. Pembangunan yang baik bukan yang paling tinggi berdiri, tapi yang paling terasa dampaknya di sekitar.

Ekonomi Sumsel memang tumbuh, dan optimisme itu pantas dijaga. Tapi pertumbuhan yang sehat bukan cuma soal cepat, melainkan soal merata. Terasa di pasar, terasa di dapur, dan terasa saat menghitung uang di akhir bulan.

Pepatah mengingatkan “Perut lapar tak bisa disuap dengan angka.”

Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, tantangannya jelas memastikan optimisme tidak berhenti di laporan dan seminar, tapi sampai ke kehidupan sehari-hari.

Sebab, ekonomi yang benar-benar kuat itu bukan yang paling sering dipuji, melainkan yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh rakyatnya. (***)