SUMSELTERKINI.ID, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar seminar nasional terkait pengadaan tanah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Turut hadir di dalam acara ini Lembaga Manajemen Aset Negara dan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN).
Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto mengatakan, pemerintah tentu memiliki komitmen untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Bisa dilihat dari anggaran pembangunan infrastruktur yang setiap tahun meningkat, di mana pada 2018 diajukan anggaran di dalam RUU APBN sebesar Rp409 triliun.
Akan tetapi dalam pembangunan infrastruktur masih ada tantangan yang begitu besar yang mempengaruhi anggaran negara. Salah satu tantangan ada pengadaan lahan yang fungsinya sebagai landasan pembangunan.
“Proses pengadaan tanah ini masih menjadi tantangan. Proses yang berlarut-larut membuat ekspansi harga semakin mahal,” ujarnya di Gedung Kemenkeu, kemarin.
Menurut dia, sulitnya proses percepatan pengadaan lahan membuat investor yang ingin melakukan kerjasama pembangunan infrastruktur mengurungkan niatnya. Beda seperti negara maju yang mudah menyelesaikan hambatan pengadaan tanah.
“Untuk itu, dalam pembangunan infrastruktur ini kita perlu dukungan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria yang tentu sekarang jauh lebih agresif menyelesaikan masalah pembebasan lahan,”ujarnya.
Selain itu, tantangan pembangunan infrastruktur juga datang karena tidak adanya konektivitas antara dana yang dimiliki pemerintah dengan rencana pembangunan infrastruktur mengakibatkan banyak dana mengendap di bank seperti dana DAK infrastruktur 2016 yang hanya terserap 75%.
“Ini juga menjadi tantang kita di mana pembangunan yang kurang matang mengakibatkan sasaran pembangunan menjadi kurang tepat” ujarnya. [oke]
