SUMATERA Selatan resmi mencatat angka kemiskinan satu digit untuk pertama kalinya 9,85% pada awal 2026, menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah bertahun-tahun stagnan di angka dua digit, capaian ini menjadi tonggak sejarah bagi provinsi yang berupaya menekan kemiskinan melalui kebijakan terpadu.
Gubernur H. Herman Deru mengumumkan pencapaian ini dalam Rakor Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan di Griya Agung, Kamis (5/2), didampingi Wakil Gubernur H. Cik Ujang. “Angka 9,85% bukan sekadar statistik. Ini menunjukkan efektivitas kerja kolektif pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ujar HD.
Tren kemiskinan di Sumsel beberapa tahun terakhir sempat berfluktuasi. Berdasarkan data BPS Sept 2018: 12,82%, Sept 2019: 12,56%, Sept 2021: 12,79% (dampak pandemi), Sept 2022: 11,95%, Maret 2023: 11,78%, Maret 2024: 10,51% dan Maret 2025: 10,15%
Penurunan signifikan terjadi hanya dalam satu tahun terakhir kepemimpinan HDCU, menandai akselerasi dari tren sebelumnya. Pemerintah provinsi menekankan bahwa keberhasilan ini bukan kebetulan, melainkan hasil implementasi program strategis yang menyasar berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Program-program unggulan antara lain:
-
Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP): Mengubah masyarakat dari pembeli menjadi penghasil pangan.
-
Operasi Pasar Murah dan Pengendalian Inflasi: Menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
-
Swasembada Pangan: Memastikan ketersediaan stok pangan di seluruh wilayah Sumsel.
-
Pembangunan Infrastruktur Merata: Memperluas akses ekonomi dan sosial hingga kabupaten/kota terpencil.
HD menegaskan, fokus pemerintah pada pertumbuhan ekonomi merata dan sektor padat karya, terutama pertanian, menjadi faktor kunci penurunan kemiskinan. “Kami tidak hanya menurunkan angka, tetapi memastikan warga merasakan dampak nyata melalui peningkatan kesejahteraan,” tambah HD.
Pengamat ekonomi menilai strategi ini efektif karena menggabungkan pertumbuhan inklusif dengan pemerataan akses. Dr. Rina Saraswati dari Universitas Sriwijaya mengatakan, “Kolaborasi antara provinsi dan kabupaten/kota, ditambah pemantauan dan evaluasi rutin, membuat program lebih tepat sasaran.”
Meski angka satu digit telah tercapai, pemerintah menegaskan target ini bukan akhir. Strategi berkelanjutan akan diterapkan untuk menjaga penurunan kemiskinan secara konsisten, termasuk menjangkau desa-desa terpencil dan kelompok rentan yang belum tersentuh program.
Sejak awal 2026, Pemprov Sumsel terus melakukan monitoring efektivitas program melalui kolaborasi dengan stakeholder lokal, memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercatat di statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan capaian ini, Sumsel menjadi contoh provinsi yang berhasil menekan kemiskinan secara cepat dan signifikan. Strategi terpadu yang memadukan pangan, inflasi, dan infrastruktur diyakini dapat menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia dalam menurunkan angka kemiskinan secara terukur.
Angka 9,85% hanyalah awal. Kesejahteraan sejati akan terlihat ketika setiap warga benar-benar merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari.(***)
