Bagaimana Anggaran Daerah Bisa Lebih Berdampak untuk Warga?

TEKANAN fiskal yang kian terasa, pemerintah daerah dituntut tidak lagi hanya membelanjakan anggaran, tetapi benar-benar memastikan setiap rupiah yang keluar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Pesan ini kembali ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, dalam forum Paparan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027, kemarin.

Aprizal menekankan  perencanaan anggaran tidak boleh berhenti pada logika administrasi. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan program yang disusun berbasis kebutuhan riil masyarakat, dengan hasil yang terukur.

“Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat yang jelas. Jangan sampai program berjalan, tetapi dampaknya tidak terasa,” ujarnya.

Pernyataan ini terdengar sederhana, tetapi justru menyentuh inti persoalan klasik dalam tata kelola anggaran daerah, jarak antara perencanaan, pelaksanaan, dan dampak di lapangan yang masih terlalu lebar.

Dalam praktiknya, keberhasilan anggaran sering kali masih diukur dari satu indikator dominan, yaitu serapan. Semakin tinggi serapan, semakin dianggap berhasil. Namun, pendekatan ini mulai banyak dikritik karena tidak selalu mencerminkan kualitas hasil.

Sebagai contoh, sebuah program perbaikan infrastruktur bisa saja tercatat 100 persen terserap di laporan keuangan. Namun di lapangan, warga masih menemukan jalan berlubang, drainase tersumbat, atau layanan publik yang belum membaik secara signifikan. Maka muncul pertanyaan reflektif, apakah kita sedang mengejar angka, atau mengejar perubahan?

Fenomena penumpukan serapan di akhir tahun anggaran juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Sekda Palembang sendiri menegaskan pola ini tidak ideal dan perlu diubah. Ia mendorong agar penyerapan anggaran lebih aktif sejak awal tahun.

“Kondisi ini menuntut kita lebih cermat menetapkan prioritas pembangunan,” tegas Aprizal.

Pernyataan ini penting, karena pola kejar tayang di triwulan akhir sering berdampak pada kualitas pekerjaan. Proyek kerap dipercepat bukan karena kesiapan teknis, tetapi karena tekanan waktu, sehingga kualitas eksekusi berisiko tidak optimal.

Selain soal waktu, persoalan lain yang juga disoroti adalah potensi duplikasi program antar perangkat daerah. Tanpa koordinasi yang kuat, program bisa berjalan paralel namun tidak saling menguatkan.

Misalnya, satu OPD melakukan program penanganan lingkungan, sementara OPD lain menjalankan program serupa di lokasi berbeda tanpa integrasi yang jelas. Akibatnya, sumber daya terpecah dan dampak tidak terakumulasi secara maksimal.

Aprizal menambahkan pentingnya kolaborasi lintas OPD agar perencanaan lebih terintegrasi dan berbasis tugas pokok masing-masing.

Output ke outcome

Salah satu pesan paling penting dari arah kebijakan ini adalah pergeseran cara pandang, dari output menuju outcome.

Output adalah apa yang dibangun atau dilaksanakan, namun outcome adalah apa yang berubah di masyarakat.

Sebagai ilustrasi sederhana, membangun taman kota adalah output, tetapi apakah taman itu benar-benar meningkatkan kualitas ruang publik, kesehatan warga, atau interaksi sosial, itulah outcome yang sebenarnya lebih penting.

Sayangnya, banyak sistem birokrasi masih nyaman berhenti di output karena lebih mudah diukur dan dilaporkan.

Kita pelu mencontoh negara lain, sebab perubahan cara pandang ini sebenarnya sudah lama diterapkan di beberapa negara.

Sebut saja Singapura, misalnya, sistem anggaran sangat berbasis kinerja, menurut World Bank dalam laporan Public Expenditure Review: Singapore (2019), setiap kementerian diwajibkan mengukur hasil program berdasarkan dampaknya terhadap layanan publik, bukan hanya besaran belanja.

OECD dalam “Government at a Glance: Singapore” (OECD, 2021) juga mencatat  indikator kinerja pemerintah di sana sangat berorientasi pada hasil (outcome-based performance).

Negara lainnya Selandia Baru, mereka melakukan  pendekatan itu bahkan menjadi dasar sistem keuangan negara. Dalam OECD Public Governance Review: New Zealand (2022), dijelaskan  setiap kementerian harus melaporkan outcome kebijakan, bukan hanya output kegiatan.

Kerangka New Zealand Treasury – Public Finance Act juga menegaskan prinsip results-based accountability, yaitu akuntabilitas berbasis hasil nyata bagi masyarakat.

Sementara di Swedia, menurut OECD – Budgeting Practices and Procedures in OECD Countries (2023), anggaran negara dikaitkan langsung dengan target kesejahteraan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup.

Evaluasi dilakukan oleh lembaga independen seperti Swedish National Financial Management Authority (ESV) untuk memastikan kebijakan benar-benar berdampak pada masyarakat.

Tiga contoh ini menunjukkan pola yang sama, yaitu anggaran tidak lagi diukur dari habisnya belanja, tetapi dari berubahnya kehidupan warga.

Oleh sebab itu perlu merefleksi soal anggaran, jika merujuk pada arah yang disampaikan Sekda Palembang, ada beberapa langkah strategis yang bisa menjadi penguatan ke depan.

Pertama, memperkuat sistem monitoring berbasis kinerja yang tidak hanya administratif, tetapi juga berbasis data lapangan secara berkala. Kedua, membuka transparansi lebih luas agar publik bisa ikut mengawasi perkembangan program. Ketiga, menerapkan evaluasi berbasis dampak, bukan hanya serapan dan keempat, perlu memperkuat integrasi lintas OPD, agar program tidak berjalan sendiri-sendiri.

Oleh karena itu,  anggaran daerah bukan hanya instrumen keuangan, anggaran  adalah alat untuk mengubah kehidupan masyarakat dan  ukuran keberhasilannya tidak bisa berhenti pada angka serapan, tetapi harus sampai pada perubahan yang benar-benar dirasakan warga.

Seperti yang ditegaskan Sekda Palembang, setiap rupiah harus menghasilkan manfaat yang jelas, dan di situlah tantangan terbesar birokrasi hari ini, memastikan  perencanaan yang rapi di atas kertas benar-benar berubah menjadi dampak nyata di jalanan, di rumah warga, dan di ruang kehidupan sehari-hari.

Karena publik tidak pernah menunggu laporan anggaran, mereka hanya menunggu satu hal yang paling sederhana yaitu apakah hidup mereka menjadi lebih baik atau tidak? (***)