Pupuk Bersubsidi Langkah di Daerah Jalur Banyuasin, DPRD : Kami Tidak Dilibatkan

SEJUMLAH daerah di Jalur, Kabupaten Banyuasin mengeluh menyusul pasokan pupuk bersubsidi mulai langkah. Haryono Aji salah satu petani di daerah Jalur menyebutkan beberapa petani mulai kesulitan pupuk bersubsidi, seperti petani di Kecamatan Muara Sugihan, Mura Telang Muara Sugihan, Muara Padang dan Air Saleh.

Mereka khawatir terhadap tanaman padi, akibat pupuk bersubsidi sulit diperoleh tersebut. “Sulit juga untuk merawat tanaman, jika tidak ada pupuk bersubsidi. Tolong buat anggota  Komisi di DPRD Banyuasin, khususnya yang membidangi pertanian. Saudara saudara kita di Jalur, baik itu Muara Sugihan sampai ke Muara Telang, Muara Padang, dan Air Salek, petani sangat membutuhkan pupuk bersubsidi, di lapangan pupuk bersubsidi sulit diperoleh,” terangnya Sabtu ( 14/12/2019).

Dia menjelaskan, bagaimana bisa bagus hasil bumi kalau pupuknya langka.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Aminuddin menerangkan pihaknya sudah lama mengusulkan tambahan kuota pupuk bersubsidi, baik ke Dinas Provinsi, maupun Kementerian Pertanian, namun hingga saat ini belum ada kejelasan.

Dia menambahkan, jika Pemprov. Sumsel, maupun Kementerian cepat tanggap tidak mungkin terjadi kelangkaan pupuk.

“Kelangkaan pupuk bersubsidi ini, yang menyebabkan petani menjerit. Namun kita sudah jelaskan melalui petugas lapangan,” tutupnya.

Sementara, EMI Sumitra, Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin menanggapi kelangkaan pupuk bersubsidi mengatakan masalah kelangkaan pupuk bersubsidi ini, sangat miris, karena masalah ini masalah klasik, dan beginilah contohnya kalau tidak pernah melibatkan DPRD dalam setiap kali pembahasan.

“Seharusnya, kedepan data harus akurat dari bawah terus berjenjang sampai pada instansi terkait,”paparnya.

Dia menerangkan setidaknya kebutuhan pupuk harus sesuai  berdasarkan luasan lahan yang ada, dan data itu sejak dulu sudah ada jika ada penambahan pun selalu terdata melalui kelompok tani dan Rencana Definitif Kerja Kelompok [RDKK]. “Bagaimana bisa mengalami kelangkaan,”? cetusnya.

Pihak produsen, seperti Pusri Palembang, lanjut dia selalu menyebutkan bahwa stok aman,  namun fakta terkadang petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Anggota DPRD Banyuasin, yang juga warga Air Salek ini menambahkan, Kuota untuk Banyuasin khususnya beberapa kecamatan tersebut sudah habis sehingga membuat petani sulit mencari pupuk bersubsidi.

“Yang jadi tanda tanya besar bagi petani, apakah data tersebut sinkron [akurat] atau distribusinya menyimpang ? atau petani sendiri yang menggunakan pupuk bersubsidi berlebihan, diluar batas yang ditetapkan pemerintah?

Solusinya, ungkap dia seharusnya duduk bareng dalam menyelesaikan masalah ini, libatkan DPRD dalam menyusun jatah pupuk bersubsidi disetiap daerah.

“Setidaknya,  agar kami bisa mengetahui dan membantu dalam melaksanakan fungsi kami, salah satunya yaitu pengawasan.” tegasnya.[**]

Penulis : Armadi