DALAM Rapat Paripurna XXVII DPRD Sumatera Selatan, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi dan didampingi Muchendi Mahzareki di Palembang, Rabu (31/3/2021).
Sebanyak 10 dapil DPRD Sumsel menyampaikan hasil reses tahap I tahun 2021. Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya dan pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel.
Menurut Kartika Sandra Desi, berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Sumsel No 62 tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang pelaksanaan reses tahap satu DPRD Sumsel tahun anggaran 2021 telah dibagi dan dikelompokan sesuai dengan dapil DPRD Sumsel masing-masing dan kesepuluh dapil tersebut telah melaksanakan kegiatan reses dari tanggal 22 hingga 29 Maret lalu.
Dalam paripurna ini, semua hasil reses disampaikan ke pimpinan DPRD Sumsel dan kepala daerah, sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana kerja Pemprov Sumsel.
Dalam rapat paripurna tersebut, ke 10 dapil menyampaikan laporannya secara bergilir, dimana Dapil I disampaikan Mgs H Syaiful Padli ST MM, dapil II Tamtama Tanjung, dapil III Hj Meli Mustika SE MM dapil IV H Syahrudin ST MM, dapil V Yenny Elita SPd MM, dapil VI Firdaus SH, dapil VII Ir Holda MSi, dapil VIII H Subhan dapil IX H Fatra Radezayansah ST MM dan dapil X oleh Herman.
Dalam laporannya Dapil I, yang dibacakan Mgs.H.Syaiful Padli,menjelaskan hasil reses tahap I tahun 2021 diantaranya polemik mengenai kepemilikan lahan Pulau Kemaro antara zuriat Ki Marogan dan aset pemrov sumsel. ” Ini membuktikan masih banyak persoalan lahan yang lainnya di Sumatera Selatan yang perlu diselesaikan,” ujar Syaiful. Iapun melaporkan dalam paripurna ini terkait infrastruktur serta bidang ekonomi yang perlu diperjuangkan.
Dapil IV yang dibacakan H.Syahruddin ST. MM mengatakan, terkait masalah infrastruktur jalan, warga juga menginginkan peningkatan harga gabah yang murah dan tidak sebanding dengan harga pupuk yang mahal.
“Dapil juga menerima keluhan mengenai keinginan orang tua murid untuk segera dilaksanakan proses belajar tatap muka, karena sistem pembelajaran sekarang ini banyak merugikan, anak- anak seringah bermain game,” ucap Syahruddin.
Sedangkan Holda MSi selaku pelapor dapil VII, meminta gubernur Sumsel segera menindaklanjuti persetujuan bersama DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel, perihal pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Kikim Area, yang merupakan pecahan dari Kabupaten Lahat.
“Mengingat persyaratan untuk pembentukan daerah otonomi baru telah dipenuhi, mereka berharap DOB ini segera dibentuk,”tuturnya.
Selain itu, dapil VII juga mendorong Direksi Bank Sumsel Babel, untuk lebih pro aktif memberikan sosialisasi dan menyalurkan dana KUR kepada masyarakat melalui program UMKM agar dana alokasi KUR yang tersedia cepat terserap sebagai upaya untuk membangkitkan ekonomi di masa pandemi.
Sementara itu dapil X, yang disampaikan Herman mengatakan, dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui dialog dan tanya jawab yang menjadi prioritas antara lain mengenai pembangunan infrastruktur permasalahan jalan dan jembatan sarana dan prasarana air bersih dan pemekaran wilayah merupakan bahan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan apakah itu kewenangan pemprov Sumsel, pemerintah kabupaten Banyuasin maupun kewenangan pemerintah pusat.
