Kamis, 19 Nov 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kebijakan » Tidak Perlu Dilindungi, Sawit Bukan Tanaman Hutan

Tidak Perlu Dilindungi, Sawit Bukan Tanaman Hutan

  • account_circle Irwan Wahyudi
  • calendar_month Selasa, 8 Feb 2022
  • visibility 2.324
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SAWIT dipastikan bukan tanaman hutan yang harus dilindungi dan direhabilitasi oleh masyarakat dan pemerintah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PHL KLHK), Agus Justianto, menegaskan berbagai peraturan pemerintah, analisis historis, dan kajian akademik berlapis telah menjelaskan status tanaman primadona industri perkebunan tersebut.

”Dari berbagai peraturan, nilai historis, kajian akademik, wacana umum dan praktik, sawit jelas bukan termasuk tanaman hutan dan pemerintah belum ada rencana untuk merevisi berbagai peraturan tersebut,” tegas Dirjen PHL KLHK dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik di Jakarta pada Senin (7/2/2022).

Menurut Agus, Peraturan Menteri LHK P No.23 tahun 2021 juga menyebutkan bahwa Sawit juga tidak masuk sebagai tanaman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

Oleh karenanya, pemerintah saat ini lebih fokus untuk menyelesaikan berbagai persoalan penyebab masifnya penanaman sawit di dalam kawasan hutan yang nonprosedural dan tidak sah.

Praktik kebun sawit yang ekspansif, monokulture, dan nonprosedural di dalam kawasan hutan dinilai telah menimbulkan beragam masalah hukum, ekologis, hidrologis dan sosial yang harus diselesaikan.

”Mengingat hutan memiliki fungsi ekologis yang tidak tergantikan, dan kebun sawit telah mendapatkan ruang tumbuhnya sendiri, maka saat ini belum menjadi pilihan untuk memasukkan sawit sebagai jenis tanaman hutan ataupun untuk kegiatan rehabilitasi,” jelasnya.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, penyelesaian persoalan kebun Sawit di Kawasan hutan harus dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Dengan demikian, penegakan hukum yang dilakukan akan dapat memberikan dampak yang terbaik bagi masyarakat serta bagi hutan itu sendiri.

“Salah satunya melalui regulasi jangka benah sebagai upaya memulihkan fungsi kebun sawit rakyat monokultur menjadi kebun sawit campur dengan teknik agroforestry tertentu disertai dengan komitmen kelembagaan dengan para pihak,” imbuhnya.

Dalam regulasi berupa Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 8 dan 9 Tahun 2021 disebutkan bahwa jenis tanaman tersebut harus berupa pohon penghasil Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan dapat berupa pohon berkayu dan tidak boleh ditebang.

Peraturan melarang menanam sawit baru dan setelah selesai satu daur, lahan tersebut wajib kembali diserahkan kepada negara.

Untuk kebun sawit yang berada dalam kawasan hutan-hutan produksi diperbolehkan satu daur selama 25 tahun.

“Sedangkan yang berada di Hutan Lindung atau Hutan Konservasi hanya dibolehkan satu daur selama 15 tahun sejak masa tanam dan akan dibongkar kemudian ditanami pohon setelah jangka benah berakhir,” tandasnya.
InfoPublik (***)

  • Penulis: Irwan Wahyudi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polda Sumsel Tanam 1.200 Pohon, Kapolda : Wariskan Cadangan Oksigen Untuk Cucu

    Polda Sumsel Tanam 1.200 Pohon, Kapolda : Wariskan Cadangan Oksigen Untuk Cucu

    • calendar_month Sabtu, 11 Jan 2020
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 841
    • 0Komentar

    KAPOLDA Sumsel Irjen Pol Drs. Priyo Widyanto menanam 1.200 bibit pohon, kegiatan penghijauan ini merupakan kebijakan dari Kapolri. “Sesuai perintah Kapolri tepatnya tanggal 10 Januari seluruh Polda di seluruh Indonesia menyelenggarakan acara tanam pohon serempak,” katanya disela-sela Acara di Halaman Pakri,  Jumat (10/1/2019). Kapolda menyebutkan sebelumnya pada 7 Januari lalu, seluruh Polres sudah menanam. Totalnya […]

  • Prov. Sumsel Gelontorkan Dana APBD untuk  Kab/kota Senilai Rp500 Miliar

    Prov. Sumsel Gelontorkan Dana APBD untuk  Kab/kota Senilai Rp500 Miliar

    • calendar_month Minggu, 14 Jun 2020
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.265
    • 0Komentar

    PROVINSI Sumsel menggelontorkan anggaran APBD senilai Rp500 miliar, guna membantu sekaligus menstimulasi Bupati dan Walikota membangun daerahnya masing-masing. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumsel Septriandi S Permana, kepada awak media, minggu (14/6/2020). “Inisasi Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru merupakan wujud perhatiannya kepada Bupati/ Walikota di Provinsi Sumsel, yang saat […]

  • Dampak Covid-19, Mahasiswa Nikmati UKT Bantuan Pemprov.Sumsel

    Dampak Covid-19, Mahasiswa Nikmati UKT Bantuan Pemprov.Sumsel

    • calendar_month Rabu, 29 Jul 2020
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.543
    • 0Komentar

              Komikus : Asep Mauludi Naskah   : Humas Pemprov.Sumsel  

  • Ingat,  Ini Pesan UPT Bapenda Sumsel Terkait Jual Beli Kendaraan

    Ingat, Ini Pesan UPT Bapenda Sumsel Terkait Jual Beli Kendaraan

    • calendar_month Minggu, 31 Des 2017
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 992
    • 0Komentar

    Salah satu faktor penyebab yang akan merugikan pemilik kenderaan pertama.

  • Libatkan Masyarakat, Presiden Menetapkan Komponen Cadangan di Anggaran 2021

    Libatkan Masyarakat, Presiden Menetapkan Komponen Cadangan di Anggaran 2021

    • calendar_month Kamis, 7 Okt 2021
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 2.398
    • 0Komentar

    PRESIDEN Joko Widodo menetapkan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2021 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Kamis (7/10/2021). “Pada hari ini, pembentukan komponen cadangan tahun 2021 secara resmi saya nyatakan ditetapkan,” kata Presiden Joko Widodo melalui siaran virtual yang ditayangkan Sekretariat Presiden (Setpres). Pada kesempatan […]

  • Eksekutif – Legislatif Setujui Jadwal Pembahasan LKPJ & Rencana Kerja DPRD Muba

    Eksekutif – Legislatif Setujui Jadwal Pembahasan LKPJ & Rencana Kerja DPRD Muba

    • calendar_month Senin, 7 Mar 2022
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 797
    • 0Komentar

    EKSEKUTIF dan Legislatif Musi Banyuasin setujui jadwal  pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2021 dan Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Muba Tahun 2022. Kedua agenda tersebut disetujui dalam rapat yang dihadiri Plt Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi SIP diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Muba H Yudi Herzandi SH MH. […]

expand_less
WordPress Archive Hoax – Creative Agency Elementor Template Kit Hoexr – Hotel Booking WordPress Theme Holadoc – Online Doctor Consultation Elementor Template Kit Holdings Realty – Single Property WordPress Theme Holistic Center – Wellness and Spa Salon WordPress Theme Holistiq – Holistic Wellness & Alternative Medicine FSE WordPress Theme Holmes – Digital Agency WordPress Theme Holy – Church & Charity Template Kit Hombi – Digital Agency Elementor Template Kit Homco – Home Interior Design Services Elementor Template Kit