SUMSELTERKINI.ID, Palembang – Dalam dialog dengan Manajemen PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, salah satu perwakilan Lembaga Swada Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Presidium LSM dan Ormas Peduli Lingkungan nyaris bentrok ditengah dialog di ruang rapat di Kantor Security milik PT Pusri.
Suasana semakin panas saat dialog berjalan hampir satu jam, ketika perdebatan memuncak dengan suara tinggi, salah satu warga mendatangi meja salah satu manajemen PT Pusri yang tengah menjelaskan pertanyaan dari LSM. Namun pihak kepolisian yng berada di dalam ruangan berupaya menenangkan, sehingga tak sampai terjadi adu jotos, dan Kapolsek Kalidoni pun langsung mengambil alih serta memberhentikan dialog. Suasana panas akhirnya dingin kembali bersamaan kumandang adzan sholat Dzuhur.
Koordinator Dewan Lingkungan LSM dan Ormas Peduli Lingkungan PT Pusri, Suparman Roman mengatakan ada 13 kebijakan Pusri yang dinilai tidak sesuai, bahkan melanggar aturan yang berlaku.
Salah satu yang dipertanyakan, Suparman Rohman, yakni terkait dengan beasiswa yang dikucurkan Pusri ke sekolah.”Seharusnya penyaluran Bea Siswa ini bukan melalui kepala sekolah namun komite, dulu saya yang mempelopori pengajuan bea siswa, namun tidak merasa komite yang menerima, dan ini sudah jelas melanggar,” katanya, Kamis (14/12/2017).
Bahkan, kata dia ironisnya Pusri tidak pernah transparan terkait pengelolaan dana PKBL dan CSR yang berhubungan dengan masyarakat lingkungan.
Selain itu, tambah mengenai sistem tender pengelolaan pengadaan dan jasa khususnya mekanisme prosedur tender, hingga menuntut pertanggung jawaban pengelolaan limbah B3 (katalis) yang selama ini memanipulasi pemahaman publik.
“Banyak warga sudah memiliki badan hukum untuk mengikuti tender, bahkan telah mengkuti prosedur, namun ntah kadang tidak bisa maju karena kalah soal harga dengan anak perusahaan Pusri,”paparnya.
Bukan itu saja, paparnya, PT Pusri belum menyelesaikan pembebasan lahan green barrier tahun 2004 “Kami menuntut mengganti posisi jabatan manajer PKBL dan juga transparansi tentang pola rekrutmen tenaga kerja di lingkungan PT Pusri,” katanya.
Dia menjelaskan, pihaknya menggugat sistem monopoli yang dilakukan PT Pusri yang mematikan kesempatan para pengusaha kecil dan juga kebijakan profit oriented dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit PT Pusri.
“Intinya Pusri tidak profesional dalam menjalankan senjumlah kebijakan, mulai dari tender pengerjaan, limbah pabrik, hingga terendus penyaluran beasiswa yang melanggar ketentuan,”paparnya.
Bukan itu saja, pihaknnya menuntut manajemen melibatkan unsur masyarakat dalam kebijakan publik menggugat PT Pusri yang memberlakukan penilaian pembinaan masyarakat lingkungan berdasarkan ring.
“Kami menuntut transparansi dalam proyek kelistrikan STG, meminta PT Pusri memberlakukan rehabilitasi terhadap lingkungan akibat berbagai pembangunan fisik pusri hingga menuntut adanya rumusan, fase pelaksanaan dan pengawasan program CSR,” katanya.
