1.707 paket bantuan Konversi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) bagi nelayan beberapa bulan lalu, diduga dijadikan ajang bisnis berjamaah oleh oknum Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Senin (28/12/2020).
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten OKI, Irawan menjelaskan jika ada pungutan sebesar itu, kalau sebesar itu dapat mobil, tidak benar.
“Saat penyalurannya, itukan ada orang pusat jadi tidak mungkin ada yang beranilah,”terangnya.
Apalagi lanjut dia, Inikan sifatnya bantuan dari pusat. “Kami sudah ada dananya buat tranport untuk penyaluran, itu saja buat yang membagikan bantuan di desa,” tuturnya, Kamis (24/12/2020) lalu.
Sedangkan oknum di desa mungkin. “Itu sudah kami tanyakan kepada mereka memang meminta biaya hanya Rp 10.000 ribu, itu cuma buat makan minum bagi nelayan yang menunggu,”tuturnya.
Bahkan, kepada mereka, ia menegaskan jangan sekali – kali meminta sepeserpun kepada warga. “Hidangkan saja apa adanya, ada pisang taro pisang kalau tidak ada makanan tidak apa, tapi jangan lagi meminta kepada penerima bantuan,” jelasnya.
Sebelumnya dari data yang dihimpun Sumselterkini,co,id dilapangan, banyak bantuan dinilai yang tidak tepat sasaran, mulai dari pendataan maupun kepenerima bantuan.
Salah satunya yang terpantau di lapangan, bantuan mesin BBG untuk 5 Kecamatan antara lain, Kayuagung 491 paket, SP Padang 433 paket, Jejawi 404 paket, Pampangan 278, Pedamaran 101 paket, ini merupakan tahapan kedua yang diterima oleh nelayan pada bulan Oktober hingga Nopember lalu.
Diperkirakan bantuan tahapan kedua dari pemerintah pusat melalui dinas perikanan OKI, sebanyak 1.707 paker bantuan mesin BBG itu dipunggut biaya sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per Orang.
Disinyalir ada pula beberapa lainnya menerima bantuan tergolong orang mampu, bahkan, ada beberapa yang bukan nelayan bisa mendapatkan lebih dari satu bantuan.
Ditemui disalah satu tempat, dikediaman
salah satu sumber yang namanya tidak mau disebutkan mengakui kalau mesin yang mereka terima dari dinas perikanan beberapa waktu lalu datang kedinas untuk didata dengan mengumpulkan kartu keluarga (KK).
Hal itu diakuinya pula mesin tersebut diterima dengan mengeluarkan biaya ratusan ribu kepada oknum yang tidak bertanggung jawab, sementara biaya tersebut sudah mereka terima,” cetusnya beberapa hari lalu.[***]
Dra
