WAKIL Gubernur Sumsel Mawardi Yahya berjanji segera menyurati Presiden Joko Widodo terkait pembentukan daerah otonomi baru Kikim Area pemekaran dari Kabupaten Lahat.
“Bagi Pemprov Sumsel tidak ada alasan untuk tidak mendorong ini, Insya Allah nanti Pak Gubernur melalu Biro Pemerintahan dan Otda untuk mengirim surat ke Presiden agar hal ini dapat mempercepat pembentukan daerah otonomi baru,” ungkapnya saat menerima kedatangan anggota Presedium pembentukan daerah otonomi baru Kikim Area pemekaran dari Kabupaten Lahat, di Ruang Rapat Gubernur, kemarin.
Menurut Mawardi, hadirnya Kikim Area ini nantinya akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lahat, mengingat saat ini Gubernur dan Wakil Gubernur sedang gencar untuk menurunkan angka kemiskinan di Provini Sumsel.
“Inilah yang menjadi pemikiran Gubernur bersama saya, oleh sebab itu tentunya Pemprov Sumsel mengucapkan terimaksih atas inisiatif Kabupaten Lahat untuk membentuk otonomi baru mudah-mudah nantinya, ini salah satu cara jalan keluar mempercepat pembangunan di kabupaten lahat. Mempercepat lajunya pembangunan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” tambahnya.
Sementara Ketua Presidium Pembentukan DOB Kikim Area, Drs H Chozali Hanan mengatakan pembentukan daerah otonomi baru ini sudah ada Undang-undang, yakni UU No. 23 Tahun 2014.
Hanya saja, menurutnya Presiden masih belum mengeluarkan dua Peraturan Presiden (PP) lagi. PP Desain Besar Penataan Daerah dan PP Penataan Daerah untuk pembentukan Kabupaten baru ini.
“Kikim Area merupakan DOB pecahan dari Kabupaten Lahat. Menurutnya, DOB tersebut terdiri dari 5 Kecamatan di Kabupaten tersebut. Yakni Kecamatan Kikim Barat, Kikim Timur, Kikim Selatan, Kikim Tengah dan Pesiksu. Wacana pembentukan DOB sebenarnya telah bergulir sejak 2013 lalu. Namun, terkendala moratorium yang dikeluarkan pemerintah pusat,” katanya.
Oleh sebab itu pula Ia mengharapkan dukungan dari Pemprov Sumsel untuk segera mendorong Presiden mencabut moratorium tersebut.
“Kikim Area memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Diantaranya kandungan batubara di dalam wilayah yang mencapai 2.355 juta ton. Belum lagi hasil dari minyak dan gas bumi. Bahkan, Chozali mengklaim DBH Migas yang diterima kabupaten Lahat sebagian besar merupakan hasil eksplorasi di kawasan Kikim. “Kami berharap Pemprov bisa mengakomodir keinginan masyarakat ini,” pungkasnya.
Dalam rapat, selain dihadiri Ketua Presedium Daerah Otonomi Baru Drs. H. Chozali Hanan, juga dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Lahat Aliman S.Hum dan sejumlah tokoh masyarakat yang hadir.[***]
Ril
