Indonesia Tegaskan Ekonomi dan Lingkungan Bisa Sejalan di COP31

INDONESIA membawa pesan penting dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye. Indonesia juga menegaskan negara tidak harus mengorbankan kelestarian lingkungan demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, perlindungan alam justru menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan pangan, kemandirian energi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, di hadapan para pemimpin dunia baru-baru ini.

Dalam forum tersebut, Indonesia memaparkan sejumlah langkah konkret guna menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

Pemerintah menempatkan perlindungan ekosistem sebagai bagian dari strategi pembangunan. Langkah ini penting, karena Indonesia menghadapi risiko kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, serta perubahan pola musim yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

“Indonesia tidak akan memilih antara pembangunan dan aksi iklim. Visi Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, harus mewujudkan keduanya,” tegas Hashim melansir dilaman resmi kemenlh, sabtu.

Pandanganya itu mencerminkan pendekatan Indonesia dalam menghadapi tantangan iklim. Pemerintah ingin memastikan agenda lingkungan tidak berjalan sendiri, tetapi terhubung langsung dengan kebutuhan masyarakat, ketahanan nasional, dan pertumbuhan ekonomi.

Perkuat Penjagaan Hutan, Libatkan Masyarakat

Apalagi, salah satu tantangan besar Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim, ialah kebakaran hutan dan lahan. Ancaman El Niño dan kekeringan panjang dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama di kawasan gambut.

Untuk mengantisipasinya, pemerintah berusaha meningkatkan jumlah personel penjaga dan pemadam kebakaran dari 8.000 menjadi 70.000 orang. Lebih dari 25.000 warga lokal juga ikut terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.

Pemerintah turut memperkuat sistem peringatan dini dan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional yang berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia.

Langkah pencegahan kebakaran juga membutuhkan penanganan yang lebih masif saat api muncul. Dan pemerintah jugamemperkuat pengawasan, mempercepat deteksi, dan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran.

Di sektor pangan, pemerintah juga menetapkan batasan tegas terhadap pemanfaatan kawasan hutan. Pemerintah tidak akan memperluas kegiatan pertanian ke hutan primer.

Sebagai gantinya, pemerintah mengarahkan peningkatan produktivitas pada lahan-lahan yang telah mengalami degradasi.

Kebijakan tersebut memiliki arti penting, karena peningkatan produksi pangan tidak semestinya selalu bergantung pada pembukaan lahan baru. Pemerintah dapat mengoptimalkan lahan yang tersedia tanpa menambah tekanan terhadap hutan alam.

Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Jadi Bagian Solusi

Indonesia memaparkan capaian pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat. Melalui program perhutanan sosial, pemerintah telah menjangkau lebih dari 1,4 juta keluarga dengan cakupan lahan mencapai 8 juta hektare.

Selain itu, pemerintah telah menetapkan 400.000 hektare hutan adat. Pemerintah menargetkan perluasan pengakuan hutan adat hingga 1,4 juta hektare pada 2029.

Capaian itu penting, apalagimasyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan. Ketika pemerintah memberikan akses dan pengakuan terhadap pengelolaan kawasan hutan, masyarakat juga memperoleh peluang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Keberhasilan menjaga hutan juga membutuhkan peran serta masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan harus ikut andil menjaga kelestarian alam, bahkan memastikan pengelolaannya memberi manfaat bagi kehidupan mereka, sehingga menghasilkan energi bersih dan dapat melindungi ekosistem Laut.

Komitmen Indonesia juga mencakup perlindungan wilayah pesisir dan pengembangan energi terbarukan. Pemerintah menaruh perhatian pada mangrove dan padang lamun yang menyimpan karbon biru (blue carbon).

Indonesia menetapkan target konservasi 30 persen wilayah perairan nasional. Target tersebut memperkuat upaya menjaga ekosistem laut serta mempertahankan fungsi kawasan pesisir sebagai pelindung alami dari dampak perubahan iklim.

Di sektor energi, Indonesia memprakarsai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi sekaligus mendorong pemanfaatan sumber energi yang lebih bersih.

Pengembangan energi surya juga membuka peluang ekonomi baru. Selain mendukung diversifikasi sumber energi, pembangunan infrastruktur energi terbarukan berpotensi menciptakan lapangan kerja dan mendorong tumbuhnya industri pendukung.

Kendati demikian, pemerintah tetap perlu memastikan pembangunan energi bersih berjalan dengan perencanaan yang matang, termasuk memperhatikan kebutuhan jaringan listrik, pembiayaan, dan kesiapan teknologi.

Indonesia Desak Negara Maju Penuhi Pembiayaan Iklim

Dalam forum COP31, Indonesia juga menegaskan perlunya keadilan pembiayaan iklim bagi negara maju dan negara berkembang.

Indonesia terus memperkuat strategi penurunan emisi melalui Dokumen Kontribusi Nasional Kedua (Second NDC). Pemerintah menyelaraskan langkah tersebut dengan Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plan/NAP) untuk memperkuat ketahanan sektor air, kesehatan, pesisir, dan pangan.

Indonesia menargetkan pencapaian emisi nol bersih (net zero emissions) pada 2060 atau lebih cepat. Namun, pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan pendanaan dan teknologi yang memadai.

Oleh sebab itu, Indonesia tak lupa mendesak negara-negara maju untuk memimpin realisasi Target Kuantitatif Kolektif Baru (New Collective Quantified Goal/NCQG) dengan pembiayaan iklim minimal 300 miliar dolar AS per tahun pada 2035.

Pemerintah juga mendorong pelaksanaan Peta Jalan Baku ke Belém (Baku to Belém Roadmap) untuk memobilisasi pendanaan hingga 1,3 triliun dolar AS per tahun pada 2035.

“Tidak boleh ada negara yang terhambat hanya karena keterbatasan pembiayaan atau teknologi,” tegas Hashim.

Tuntutan itu berkaitan dengan prinsip keadilan iklim. Negara berkembang menghadapi risiko perubahan iklim, tetapi tidak selalu memiliki kapasitas keuangan dan teknologi yang sama dengan negara maju untuk menjalankan program mitigasi dan adaptasi.

Indonesia terus mengembangkan instrumen pendanaan di dalam negeri. Pemerintah memperkuat mekanisme penetapan harga karbon (carbon pricing) serta mengoperasikan Sistem Registri Nasional Unit Karbon (SRUK).

Tantangan Berikutnya Ada pada Pelaksanaan

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berupaya menyatukan perlindungan lingkungan dengan agenda ketahanan pangan, energi, dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dinilai penting karena dampak perubahan iklim tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi.”

Namun, komitmen dan target tetap membutuhkan pembuktian melalui pelaksanaan yang konsisten. Pemerintah perlu memastikan penambahan personel pemadam kebakaran benar-benar menekan risiko kebakaran, program perhutanan sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan energi surya berjalan sesuai rencana.

Di samping itu, tuntutan pembiayaan kepada negara maju perlu diikuti dengan penguatan tata kelola pendanaan di dalam negeri agar setiap dukungan menghasilkan manfaat yang terukur.

COP31 menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menyampaikan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan. Semoga komitmen disampaikan di forum internasional itu benar-benar menghasilkan perubahan nyata di lapangan. (***)