Beras 5 Kg Rp57 Ribu, Pasar Murah Palembang Belum Cukup?
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month 33 menit yang lalu
- visibility 5
- comment 0 komentar
- print Cetak

foto : ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BERAS SPHP kemasan 5 kilogram dijual Rp57.000 dalam kegiatan pasar murah Pemerintah Kota Palembang di Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Senin (12/10/2026). Harga tersebut menjadi angin segar bagi warga yang ingin menekan pengeluaran rumah tangga.
Namun, program membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok lebih terjangkau, itu, apakah sudah cukup menjaga daya beli warga dalam jangka panjang?
Untuk keluarga dengan penghasilan terbatas, selisih harga kebutuhan pokok bukan perkara sepele. Beras, minyak goreng, telur, dan tepung merupakan kebutuhan yang dibeli berulang kali.
Ketika pengeluaran untuk bahan pangan menyerap sebagian besar pendapatan, setiap kenaikan harga dapat memaksa rumah tangga mengurangi belanja kebutuhan lainnya.
Memang, pasar murah patut diapresiasi. Program ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh bahan pokok dengan harga yang telah ditetapkan lebih terjangkau. Akan tetapi, keberhasilannya seharusnya tidak hanya diukur dari ramainya warga yang datang atau banyaknya barang yang terjual.
Pemerintah juga perlu memastikan apakah bantuan tersebut menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan, apakah persediaannya memadai, dan apakah harga kebutuhan pokok di pasar tetap terkendali setelah kegiatan selesai.
Dalam kegiatan di Lebong Gajah, beras SPHP kemasan 5 kilogram ditawarkan seharga Rp57.000 dan Minyak Kita kemasan 1 liter Rp14.500. Telur ayam dijual Rp23.000, tepung terigu Rp10.000, sedangkan daging sapi Rp147.000.
Dinas Perdagangan Kota Palembang menyiapkan 400 kemasan beras ukuran 5 kilogram dan 400 kemasan minyak goreng ukuran 1 liter dalam kegiatan tersebut.
Jumlah itu tentu memberi manfaat bagi warga yang berhasil mendapatkan barang. Namun, ketersediaan yang terbatas juga membuat pemerintah perlu mengevaluasi kecukupan pasokan dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang ingin berbelanja.
Jangan sampai program yang bertujuan membantu warga hanya dirasakan sebagian orang karena keterbatasan stok, sementara warga lainnya masih harus memenuhi kebutuhan di pasar dengan harga yang berbeda.
Persoalannya bukan berarti pasar murah tidak efektif. Justru, agar manfaatnya semakin besar, pemerintah perlu memiliki data yang jelas mengenai jumlah penerima manfaat, komoditas paling dibutuhkan, dan wilayah yang paling memerlukan intervensi harga.
Dengan data tersebut, pelaksanaan pasar murah berikutnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengikuti jadwal kegiatan.
Jangan Berhenti pada Pasar Murah
Kepala Seksi Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Palembang, Elsa Noviani, S.H., mengatakan kegiatan pasar murah ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini juga merupakan bagian dari upaya menjalankan program Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Wakil Wali Kota Prima Salam.
Tujuan tersebut penting, terutama ketika masyarakat membutuhkan akses terhadap bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, upaya menjaga daya beli tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan yang berlangsung di lokasi dan waktu tertentu.
Pemerintah perlu memastikan pemantauan harga berjalan secara rutin di pasar tradisional maupun saluran distribusi lainnya. Jika ditemukan kenaikan harga yang signifikan, penyebabnya harus ditelusuri. Apakah pasokan berkurang, distribusi terkendala, biaya angkut meningkat, atau ada faktor lain yang memengaruhi harga?
Jawaban atas pertanyaan itu menentukan kebijakan yang tepat. Jika masalahnya berada pada distribusi, perbaikan jalur pasokan perlu diprioritaskan. Jika ketersediaan barang menjadi kendala, koordinasi dengan pemasok dan daerah penghasil perlu diperkuat. Sementara itu, pengawasan pasar tetap diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi harga yang transparan.
Pasar murah dapat menjadi salah satu instrumen untuk menahan tekanan pengeluaran warga. Namun, kebijakan yang lebih menyeluruh diperlukan agar keterjangkauan bahan pokok tidak hanya hadir saat kegiatan berlangsung.
Manfaat langsung pasar murah dirasakan Sayuti (47), warga yang datang lebih awal untuk mengantre beras dan minyak goreng. Ia menilai harga yang ditawarkan cukup terjangkau dan berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palembang.
Harapan Sayuti mengambarkan program tersebut dibutuhkan masyarakat. Bagi warga, kebijakan pemerintah tidak hanya dinilai dari besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan yang digelar, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh sebab itu, harapan agar pasar murah berlanjut sebaiknya dijawab dengan pelaksanaan yang semakin tepat sasaran. Pemerintah dapat mengevaluasi lokasi kegiatan berdasarkan kebutuhan warga, mengumumkan jadwal dan ketersediaan barang secara jelas, serta memantau harga komoditas sebelum dan sesudah pasar murah digelar.
Pemerintah Kota Palembang menjadwalkan kegiatan serupa pada 13 Oktober di Kecamatan Sako, 14 Oktober di Kecamatan Sukarami, dan 15 Oktober di Kecamatan Ilir Barat I. Rangkaian ini menjadi kesempatan untuk mengukur apakah pelaksanaan pasar murah mampu menjangkau kebutuhan warga di berbagai wilayah.
Evaluasi tersebut juga penting untuk menentukan komoditas mana yang paling dibutuhkan dan apakah jumlah persediaan yang disiapkan telah sesuai dengan permintaan masyarakat.
Pasar murah tak hanya tempat warga mendapatkan beras dengan harga Rp57.000 per 5 kilogram. Program ini merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah ketika masyarakat membutuhkan akses terhadap bahan pokok yang terjangkau.
Namun, keberhasilan yang sesungguhnya tidak berhenti ketika barang habis terjual atau antrean warga terurai. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat semakin mudah memenuhi kebutuhan pokok, apakah harga tetap terpantau, dan apakah kebijakan pemerintah mampu memberikan perlindungan yang berkelanjutan bagi daya beli warga.
Pasar murah layak dilanjutkan. Tetapi, yang lebih penting, manfaatnya harus diperluas dan pengendalian harga harus berjalan di luar kegiatan tersebut. Sebab, kebutuhan makan warga berlangsung setiap hari, dan harga juga bisa berubah dan naik setiap harinya, bukan hanya ketika pasar murah dibuka. (***)
- Penulis: Irwan Wahyudi
