Ijazah : Tanda Keabsahan Keilmuan Atau Validasi Semu Strata Sosial?

Oleh : Bayu Apriliawan

RAMAI lagi soal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SLTA. Tetapi jangan lompat terlalu jauh: MK juga tidak membatalkan kedudukannya karena perkara itu tidak dapat diterima akibat pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Jadi biarlah aspek legalnya terus dibahas para ahli hukum. Saya justru tertarik melihat dari POV lain: sejak kapan selembar ijazah menjadi begitu sakral, seolah ilmu seseorang ikut sah atau batal bersama kertas itu?

Lucunya, ijazah pada awalnya justru tidak lahir untuk menjadi ornamen dinding ruang tamu. Dalam sejarah universitas Eropa abad pertengahan, gelar diberikan setelah seseorang melewati pendidikan, pengujian, dan pengakuan oleh komunitas para master. University of Cambridge dalam “The Medieval University” menjelaskan bahwa kandidat diuji melalui oral disputation: mereka harus mengajukan tesis, berdebat, mempertahankan argumen, lalu dinilai oleh para master. Bahkan gelar kemudian perlu dicatat dan diautentikasi agar jelas siapa yang benar-benar berhak menyandangnya. Jadi mula-mula logikanya sederhana: kompetensi dulu, pengakuan kemudian. Hari ini kadang terbalik: gelar dulu dipamerkan, kompetensinya nanti kita cari bersama-sama.

Ekonom Michael Spence memberi penjelasan yang lebih modern. Teori signaling yang membawanya meraih Nobel Ekonomi 2001 menjelaskan bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai sinyal kemampuan kepada perusahaan yang tidak mungkin membongkar isi kepala setiap pelamar. Ijazah mempersingkat proses itu. Masuk akal. Tetapi perhatikan: ijazah adalah sinyal, bukan kemampuan itu sendiri. Lampu hijau memberi sinyal jalan aman dilalui; lampu hijau bukan jalannya. Problem dimulai ketika masyarakat memperlakukan simbol sebagai substansi. S1 dianggap pintar. S2 dianggap lebih pintar. Doktor dianggap paling pintar. Padahal gelar menjelaskan jenjang pendidikan yang pernah ditempuh, bukan sertifikat bahwa pemegangnya kebal dari kebodohan.

Sosiolog Randall Collins jauh lebih nakal. Dalam buku klasiknya The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification, Collins membahas credential inflation: ketika semakin banyak orang memiliki sebuah gelar, pasar menaikkan lagi syarat gelarnya. Dulu pekerjaan tertentu cukup SMA, kemudian minta S1. Ketika S1 membanjir, S2 mulai dipandang istimewa. Pendidikan akhirnya tidak hanya menjadi jalan memperoleh ilmu, tetapi tiket masuk menuju pekerjaan, penghasilan, prestise, dan kelas sosial tertentu. Penelitian tentang Indonesia bahkan menemukan fenomena overeducation secara nyata: studi menggunakan data Sakernas menunjukkan pekerja yang pernah bekerja pada posisi di bawah tingkat pendidikannya menghadapi persoalan mismatch dan konsekuensi upah. Kita akhirnya punya paradoks yang lucu: sekolah makin tinggi, tetapi pekerjaan belum tentu membutuhkan seluruh ketinggian sekolah itu.

Ketika gelar sudah berubah menjadi status, hukum pasar bekerja. Ada permintaan, muncul penjual. Transparency International dan UNESCO dalam Global Corruption Report: Education membahas degree mills dan diploma mills: gelar dapat diperoleh dengan sedikit atau bahkan tanpa proses akademik yang layak. Contoh paling satire mungkin Colby Nolan, seekor kucing yang pada 2004 berhasil mendapat gelar MBA dari Trinity Southern University. Kucingnya tentu tidak salah; manusianya yang lucu. Sebuah sistem pendidikan sudah berada dalam masalah serius ketika tiga huruf di belakang nama lebih dipercaya daripada kemampuan menjelaskan apa yang dipelajari. Dan fenomena ini menunjukkan satu hal: kertas bisa dipalsukan, lembaga bisa dibuat palsu, bahkan proses pendidikan bisa dibuat pura-pura. Ilmu jauh lebih sulit dipalsukan ketika seseorang diminta menggunakannya.

Tetapi ijazah asli pun bukan jaminan otomatis bahwa isinya penuh. World Bank dalam kajian Indonesia Skills Development Project mencatat persoalan skills mismatch, kualitas pendidikan yang tidak merata, serta lemahnya keterhubungan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja Indonesia. Laporan World Bank lainnya tentang masa depan pekerjaan Indonesia juga menyoroti kebutuhan kemampuan analitis, interpersonal, digital, dan problem solving yang semakin besar. Jadi persoalan kita sebenarnya lebih serius daripada sekadar pemalsuan ijazah. Kita bisa memiliki orang dengan ijazah seratus persen asli, legal, ada nomor serinya, fotonya benar, tanda tangannya benar, tetapi ketika diminta memecahkan persoalan riil, layar mendadak loading. Ijazahnya autentik; kompetensinya masih dalam proses pencarian.

Maka jangan pula sok revolusioner lalu mengatakan ijazah tidak penting. Untuk dokter, insinyur, apoteker, pilot, akuntan, guru, dan berbagai profesi dengan tanggung jawab publik, kredensial formal diperlukan karena masyarakat membutuhkan mekanisme verifikasi. Kita tidak mungkin menyerahkan pisau operasi kepada seseorang hanya karena bio Instagram-nya berbunyi “passionate about surgery”. Yang perlu dilawan bukan ijazahnya, melainkan fetisisme terhadap ijazah: keyakinan bahwa gelar otomatis sama dengan ilmu, bahwa semakin panjang titel semakin tinggi mutu pikiran, atau bahwa perguruan tinggi cukup menghasilkan wisudawan tanpa memastikan apa yang sebenarnya mereka kuasai. Pada akhirnya ijazah semestinya hanya kuitansi bahwa proses intelektual pernah berlangsung. Tragis kalau kuitansinya ada, bingkainya mahal, pesta wisudanya meriah, gelarnya berjajar, tetapi ketika paket pengetahuannya dibuka, ternyata barangnya belum pernah dikirim. (***)

Profil Penulis

Bayu Apriliawan adalah penikmat dinamika sosial dan praktisi people development. Pernah menjadi pimpinan redaksi media daring di Sumatera Selatan serta Mantan Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Saat ini aktif sebagai People Development & Training Center Manager di salah satu perusahaan swasta terkemuka di Indonesia.

Catatan Redaksi:
Artikel ini merupakan opini pribadi penulis. Pandangan, argumentasi, serta isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Publikasi artikel ini merupakan bagian dari komitmen redaksi dalam menyediakan ruang bagi beragam pandangan dan diskusi publik. Isi artikel tidak selalu mencerminkan sikap atau pandangan redaksi.