Karhutla Makin Mengkhawatirkan, Luas Kebakaran 2026 Lampaui 2019 dan 2023

SUMSELTERKINI.CO.ID – Karhutla 2026 semakin mengkhawatirkan menyusul luas kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 202.004 hektare hingga Juli, atau telah melampaui luasan pada periode yang sama pada 2019 dan 2023, bahkan kondisi diperparah dengan ancaman El Nino yang datang lebih cepat, serta mulai bergesernya lokasi kebakaran ke sejumlah wilayah di luar daerah prioritas.

Besarnya luasan karhutla menjadi perhatian pemerintah dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait antisipasi dan penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap layanan masyarakat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno secara daring, Kamis (13/8/2026).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan perkembangan karhutla tahun ini perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah tidak hanya menghadapi peningkatan luas kebakaran, tetapi juga perubahan pola dan lokasi kebakaran yang berpotensi memperluas wilayah terdampak.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, sekitar 57 persen dari total areal terbakar berada di kawasan hutan, sedangkan 43 persen lainnya berada di area penggunaan lain (APL).

Raja Juli mengatakan faktor cuaca menjadi salah satu yang perlu diwaspadai karena El Nino yang kuat berpotensi meningkatkan risiko kebakaran sekaligus memperbesar dampaknya terhadap masyarakat. “Climate change is real,” kata Raja Juli.

Menurut dia, perubahan iklim turut memengaruhi pola dan intensitas fenomena El Nino. Oleh karena itu, kewaspadaan tidak cukup hanya diarahkan ke wilayah yang selama ini menjadi daerah rawan karhutla.

Sejumlah provinsi seperti Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat masih menjadi prioritas pengendalian. Namun, pemerintah juga mencermati munculnya kebakaran dengan angka tinggi di wilayah yang sebelumnya bukan menjadi daerah prioritas.

Perubahan lokasi  menjadi persoalan tersendiri, pasalnya dampak karhutla dapat dengan cepat bergeser dari persoalan lingkungan menjadi gangguan terhadap kehidupan masyarakat.

“Apabila dengan El Nino sangat kuat, dampak langsungnya bisa terjadi pada masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya,” ujar Raja Juli.

Asap Karhutla Jadi Ancaman ke Masyarakat

Pemerintah juga mewaspadai dampak asap yang ditimbulkan kebakaran, terutama pada wilayah dengan karakteristik lahan yang membuat proses pembakaran tidak sempurna.

Kondisi ini dapat menghasilkan emisi dan partikulat lebih banyak sehingga berpotensi memengaruhi kualitas udara dan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.

Oleh sebab itu, penanganan karhutla 2026 tidak hanya berorientasi pada pemadaman api. Pemerintah juga menyiapkan langkah, guna mengantisipasi apabila dampak kebakaran mulai mengganggu layanan dasar masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Di lapangan, pemantauan hotspot dilakukan bersama pengecekan lapangan, patroli, deteksi dini, serta intervensi terhadap titik-titik yang berpotensi berkembang menjadi karhutla.

Pemerintah juga memperkuat komunikasi publik melalui Media Center di BNPB. Kementerian Kehutanan akan memasok data dan informasi perkembangan karhutla agar masyarakat memperoleh informasi yang resmi dan mudah dipahami.

Informasi tersebut akan disampaikan secara berkala melalui rilis maupun konferensi pers dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan.

Masyarakat Bisa Pantau Hotspot Karhutla

Perkembangan titik panas dan karhutla juga dapat dipantau masyarakat melalui SIPONGI+, sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan milik Kementerian Kehutanan.

Platform, menyediakan informasi sebaran hotspot berdasarkan tanggal, wilayah, satelit, serta tingkat kepercayaan. Data ini menjadi salah satu sumber informasi resmi untuk melihat perkembangan karhutla.

Dengan luas kebakaran yang telah mencapai 202.004 hektare hingga Juli, pemerintah kini tidak hanya dituntut menekan pertumbuhan titik api, tetapi juga memastikan dampak karhutla tidak mengganggu layanan dasar masyarakat.

Koordinasi lintas kementerian dan lembaga pun diperkuat agar penanganan karhutla dapat berjalan bersamaan antara pencegahan di lapangan, perlindungan masyarakat, dan penyampaian informasi publik. (***)