Jam Kerja Sekuriti PT Medco Dipertanyakan, DPRD Muba Turun Tangan

Keluhan itu kemudian dibahas Komisi IV DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan perwakilan pekerja, manajemen PT Medco Energi, PT Satria Raksa Buminusa sebagai penyedia tenaga sekuriti, serta instansi terkait.

Selain pola kerja, pekerja juga membawa sejumlah persoalan lain dalam forum tersebut. Di antaranya mengenai pelaksanaan general medical check-up, fasilitas mess, serta layanan transportasi atau komuting bagi personel sekuriti.

Ketua Komisi IV DPRD Muba, Edi Hariyanto, S.H., mengatakan persoalan ketenagakerjaan seperti ini perlu dibahas secara terbuka agar tidak berkembang menjadi konflik antara pekerja dan perusahaan.

Menurutnya, perusahaan memang memiliki kebutuhan operasional, namun kondisi pekerja yang berada di lapangan juga harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

“Yang harus dicari adalah titik temu. Operasional perusahaan berjalan, tetapi hak pekerja juga tetap terlindungi,” kata Edi.

Dalam pembahasan itu, Komisi IV DPRD Muba meminta perusahaan mengkaji kembali penerapan sistem kerja 14 hari masuk dan 7 hari libur. Kajian tersebut mencakup kesesuaian waktu kerja, perhitungan lembur, serta aturan ketenagakerjaan yang menjadi dasar pelaksanaan kerja.

Perwakilan PT Medco Energi dan PT Satria Raksa Buminusa, Hendri, menyampaikan perusahaan telah menerima salah satu permintaan pekerja, yakni peningkatan fasilitas komuting atau antar-jemput.

Sementara persoalan lain seperti pola kerja, pelaksanaan medical check-up, dan fasilitas mess masih akan dibahas lebih lanjut oleh perusahaan.

Tidak hanya soal jam kerja, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pekerja juga menjadi perhatian dalam RDP tersebut. DPRD Muba meminta agar medical check-up pekerja benar-benar digunakan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, bukan menjadi dasar untuk mengurangi hak pekerja.

DPRD juga menilai pekerja lama yang mengalami penurunan kondisi kesehatan akibat usia atau faktor pekerjaan perlu mendapatkan solusi yang adil, seperti penyesuaian tugas atau rotasi pekerjaan tanpa menghilangkan hak yang melekat.

Untuk fasilitas mess dan transportasi, DPRD Muba meminta perusahaan tetap memperhatikan kebutuhan pekerja. Fasilitas tersebut dinilai berkaitan dengan kenyamanan sekaligus keselamatan pekerja, terutama bagi sekuriti yang menjalankan tugas di area operasional.

Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Muba, Faezal Pratama, mengatakan persoalan hubungan kerja sering kali muncul ketika komunikasi antara perusahaan dan pekerja tidak berjalan maksimal.

Menurutnya agar perusahaan dan pekerja memperkuat komunikasi melalui mekanisme dialog sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan sebelum berkembang lebih besar.

Kepala Disnakertrans Muba, Herryandi Sinulingga, A.P., menambahkan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muba tetap harus menjalankan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Menurutnya, perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha harus berjalan beriringan agar hubungan industrial tetap kondusif.

“Ruang dialog antara perusahaan dan pekerja harus terus dibuka. Penyelesaian persoalan ketenagakerjaan paling baik dilakukan melalui komunikasi yang baik,” ujar Herryandi.

Ia meminta hasil pembahasan RDP segera ditindaklanjuti  PT Medco Energi dan PT Satria Raksa Buminusa. Perusahaan juga diminta menyampaikan perkembangan penyelesaian kepada Komisi IV DPRD Muba paling lambat 10 Agustus 2026.

Disnakertrans Muba terus mendorong perusahaan agar menjalankan kewajiban pelaporan lowongan kerja secara terbuka melalui portal SIAPkerja dan Disnakertrans Muba sesuai ketentuan yang berlaku, disamping itu Disnakertrans Muba juga berharapperusahaan memanfaatkan fasilitas kesehatan daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pekerja, termasuk layanan di RSUD Sekayu, RSUD Sungai Lilin, dan RSUD Bayung Lencir. (***)