PENDAPATAN Kota Palembang 2025 nyaris tembus target, tapi tantangan sektor pelayanan publik tetap jadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah kota. Berdasarkan LKPJ Wali Kota Palembang, realisasi pendapatan daerah tercatat Rp 4,87 triliun atau 92,29 persen dari target Rp 5,28 triliun.
Belanja daerah juga terealisasi Rp 4,87 triliun atau 91,16 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan.
Meski angka-angka ini menunjukkan kestabilan keuangan, distribusi belanja mengungkap bahwa mayoritas dana terserap untuk belanja wajib, termasuk gaji pegawai, subsidi rutin, dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
Akibatnya, beberapa proyek strategis dan program inovatif masih tertunda karena anggaran terbatas.
Hal ini menjadi tanda bahwa keberhasilan finansial tidak selalu sejalan dengan kualitas layanan publik yang diterima masyarakat.
Kritik terhadap realisasi belanja wajib bukan sekadar menyorot angka, tetapi menggarisbawahi prioritas yang perlu penyesuaian.
Layanan kesehatan, perbaikan jalan, pendidikan, dan birokrasi cepat masih menghadapi tekanan karena anggaran tersedot untuk kebutuhan rutin.
Jika tidak segera ditangani, hal ini bisa berdampak pada kepercayaan publik terhadap efektivitas APBD.
Solusi nyata ada beberapa. Pertama, Pemkot bisa mengoptimalkan anggaran non-mandatory agar dana yang tersedia dapat digunakan untuk program-program yang berdampak langsung ke masyarakat.
Kedua, kemitraan publik-swasta (PPP) bisa menjadi alternatif untuk membangun infrastruktur strategis tanpa menambah beban APBD.
Ketiga, digitalisasi pelayanan publik dapat mempercepat birokrasi, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan kualitas layanan.
Dalam sambutannya di Rapat Paripurna DPRD Palembang, Jumat (27/3/2026), Wali Kota Palembang, H. Ratu Dewa menjelaskan LKPJ bukan hanya laporan formalitas.
“LKPJ ini adalah wujud pertanggungjawaban dalam membangun Kota Palembang secara berkelanjutan. Kami menyadari masih terdapat kekurangan, untuk itu saran dan masukan dari Dewan yang terhormat sangat kami harapkan sebagai pijakan perbaikan pelayanan publik di masa mendatang,” jelasnya.
Pemerintah kota terbuka terhadap kritik dan masukan dari DPRD, sekaligus menegaskan niat untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Tantangan
Angka-angka dalam laporan bukan sekadar statistik, mereka merefleksikan kenyataan hidup masyarakat sehari-hari.
Jalan yang mulus, layanan kesehatan cepat, pendidikan merata, dan birokrasi efisien adalah tolok ukur keberhasilan yang nyata.
Oleh karena itu, transparansi anggaran menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
Dengan publikasi LKPJ yang lengkap, warga dapat melihat bagaimana dana mereka digunakan, sekaligus memberi tekanan konstruktif agar setiap proyek dan program berjalan efektif.
DPRD pun memiliki ruang pengawasan maksimal, memastikan setiap rupiah memberikan hasil nyata.
Tantangan terbesar bukan hanya soal angka atau belanja, tetapi implementasi di lapangan.
Peningkatan layanan publik membutuhkan koordinasi antar-SKPD, monitoring ketat, dan adaptasi terhadap kebutuhan warga. LKPJ 2025 menjadi alat evaluasi sekaligus peta jalan perbaikan berkelanjutan.
Dengan langkah strategis yang tepat, Palembang dapat meningkatkan kualitas layanan publik tanpa mengorbankan stabilitas anggaran.
Apalgi dengan optimalisasi belanja, kolaborasi dengan pihak swasta, dan inovasi digital dapat menjadi kombinasi efektif untuk menjawab PR besar yang tersisa.
Realisasi hampir Rp 5 triliun bukan hanya angka, tetapi harus diikuti efisiensi, inovasi, dan dampak nyata bagi warga.
Pendapatan dan belanja nyaris maksimal menunjukkan kestabilan kinerja keuangan, tetapi tantangan sektor pelayanan publik tetap prioritas utama.
Dengan fokus pada solusi dan perbaikan berkelanjutan, Palembang bisa memastikan setiap rupiah dari APBD 2025 memberikan hasil nyata bagi masyarakat, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah kota terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. (***)
