PEMERINTAH Indonesia meluncurkan sistem digital terpadu untuk memastikan bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi diterima oleh warga miskin yang berhak. Sistem ini juga membuka akses usaha dan pendapatan bagi kelompok rentan.
“Kami siap berkolaborasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan karena hal ini merupakan salah satu perhatian Bapak Presiden. Kita akan pilih prioritas kerja sama dalam program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam keterangan resmi di laman Kemkomdigi, Rabu (4/2/2026).
Kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) fokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki ketepatan sasaran program sosial dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Meutya menekankan, digitalisasi tidak hanya membangun infrastruktur sistem, tetapi harus berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Kemkomdigi juga bertanggung jawab meningkatkan kapasitas warga agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif, termasuk mengakses bantuan sosial dan peluang usaha baru.
“Kami ingin digitalisasi mempermudah warga mendapatkan manfaat program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi sekaligus meningkatkan transparansi dan efektivitas distribusi,” tambah Meutya.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menegaskan teknologi digital membuka peluang ekonomi baru di tingkat akar rumput. BP Taskin mengembangkan program SITASKIN, yang mengusung pendekatan Berdata, Berdana, dan Berdaya.
Program ini memberi masyarakat manfaat ekonomi dari aktivitas sosial yang berdampak positif pada lingkungan dan komunitas. Setiap kontribusi masyarakat akan menghasilkan Poin Amal Sosial, yang bisa ditukar dalam komunitasnya sendiri, mendorong partisipasi aktif warga.
Budiman berharap Kemkomdigi menyediakan dukungan teknologi yang mempermudah masyarakat mengikuti program. “Kolaborasi digital memungkinkan program berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” katanya.
Digitalisasi memungkinkan pemerintah memantau distribusi bantuan secara real-time, meminimalkan kesalahan data, dan memastikan warga yang berhak menerima manfaat benar-benar bisa mengaksesnya.
Dengan sistem digital terpadu ini, pemerintah menargetkan bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata. Pendekatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi warga miskin melalui teknologi, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi.
Langkah ini sejalan dengan prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui inovasi digital, mendukung pembangunan inklusif, dan mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.(***)
